Antisipasi Defisit APBN Tembus 3%, Airlangga Usulkan Perppu Buntut Konflik Asia Barat

JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai langkah antisipasi jika defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi melampaui batas 3%.

Usulan tersebut disampaikan Airlangga dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Langkah tersebut dinilai perlu dipertimbangkan jika konflik di kawasan Asia Barat terus berlanjut dan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuat target defisit APBN sebesar 3% menjadi sulit untuk dipertahankan.

“Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat Covid-19, nah, ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan, di mana mengenai timing tentu ini menjadi keputusan politik Pak Presiden,” ujarnya.

Airlangga kemudian menjelaskan sejumlah kebijakan yang dapat dimasukkan dalam perppu tersebut dengan merujuk pada kebijakan serupa yang pernah diterapkan pemerintah saat pandemi Covid-19. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain pemberian insentif darurat berupa relaksasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor-sektor terdampak tanpa perlu mengubah undang-undang perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu. Hal itu dinilai penting guna menjaga daya saing ekspor nasional.

Airlangga juga mengusulkan penundaan pembayaran pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri yang bergantung pada energi dalam jumlah besar.

Pada sisi lain, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam atau windfall profit. Keuntungan ini terutama didapat dari komoditas yang biasanya ikut terdongkrak naik saat harga energi meningkat.

“Biasanya harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik, nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan,” katanya.

Menurutnya, penerbitan perppu akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan secara cepat. Hal ini termasuk melanjutkan bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) energi serta program sosial darurat lainnya melalui peraturan presiden.

Pemerintah juga tetap memiliki ruang untuk menerbitkan surat berharga negara (SBN) serta memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) guna menjaga stabilitas fiskal.

Dalam rapat yang sama, Airlangga memaparkan tiga skenario dampak perang terhadap kondisi keuangan negara apabila konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berlangsung hingga 10 bulan. Pada skenario terburuk, ia memperkirakan defisit APBN dapat menembus angka 4% dari PDB.

“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga minyak mentah dunia 115 dolar AS per barel, kurs rupiah Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2%, imbal hasil SBN 7,2%, defisitnya 4,06%,” jelasnya.

Laporan: Severinus | Editor: Arya