Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara akan Memperhatikan Masyarakat Kaltim

PRANUSA.ID — Rencana pemindahan Ibu Kota yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan tetap memperhatikan masyarakat lokal di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ditegaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando Wanggai dalam keterangan resmi seperti dilansir Antara, Kamis (23/12).

“Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal,” kata Velix.

“Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” lanjutnya.

Untuk memastikan publik berpartisipasi dalam rencana pemindahan dan pembangunan IKN, Velix mengatakan digelarlah konsultasi publik tentang RUU IKN di Universitas Indonesia.

Menurutnya, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN, termasuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kaltim.

“Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” tuturnya.

Tidak hanya masyarakat Kaltim, Velix mengungkapkan rencana pembangunan IKN juga diharapkan memberikan manfaat bagi wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia.

Velix menjelaskan, hal itu perlu dilakukan mengingat pembangunan IKN juga bertujuan mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris.

Artinya, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat, namun juga Indonesia bagian timur.

“Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.