Gubernur Khofifah Ingatkan Pengusaha Bayar THR Pekerja Maksimal H-7 Lebaran

pranusa.id March 1, 2026

Khofifah Indar Parawansa. (ldiijatim.com)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh perusahaan di wilayahnya terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Para pengusaha diminta untuk segera menuntaskan hak pekerja tersebut paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pemenuhan hak-hak kaum buruh menjelang hari besar keagamaan.

“Ini kan sudah masuk Ramadan, sebentar lagi datang Hari Raya Idulfitri. Saya sampaikan kepada para pengusaha di Jawa Timur agar sebelum 7 hari menjelang lebaran, THR para pekerja sudah harus dibayarkan,” ujar Khofifah pada Sabtu (28/2).

Khofifah mengingatkan bahwa pemberian THR bukanlah sekadar anjuran, melainkan kewajiban normatif yang diatur secara sah oleh undang-undang.

Menurutnya, pemenuhan hak ini sangat krusial sebagai wujud perlindungan sekaligus instrumen untuk mendongkrak kesejahteraan tenaga kerja.

“THR ini adalah bentuk kewajiban pengusaha untuk memenuhi salah satu aspek kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerjanya, yang diharapkan pula dapat mendongkrak kinerja dan produktivitas pekerja/buruh dalam pekerjaannya,” terangnya.

Lebih jauh, ia menyoroti tren peningkatan kebutuhan finansial rumah tangga yang biasa terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pencairan THR yang tepat waktu dinilai akan sangat membantu para pekerja dalam memenuhi segala keperluan selama Ramadan dan Lebaran.

Guna mengawal proses ini, Pemprov Jawa Timur telah mendirikan posko khusus untuk menerima keluhan dari para pekerja yang mengalami kendala terkait pencairan THR.

“Posko THR Keagamaan Jawa Timur Tahun 2026 melayani aduan masyarakat khususnya para buruh dan pekerja mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2026 pada hari kerja,” kata Khofifah.

Selain membuka posko aduan secara luring, pemerintah daerah juga menyediakan kanal pelaporan alternatif berbasis daring melalui tautan https://bit.ly/PoskoTHR.

Nantinya, seluruh laporan yang masuk ke sistem daring akan diproses dan pelapor akan diarahkan untuk melengkapi berkas administrasi sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

“Ada kebahagiaan yang harus dibagi oleh pengusaha kepada pekerjanya, dan saya optimis bahwa THR ini juga akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat menjelang Jari Raya Idulfitri 1447 Hijriah,” pungkasnya.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…