Kejar Efisiensi, Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp268 Triliun

JAKARTA, PRANUSA.ID – Pemerintah pusat telah mengambil keputusan strategis untuk memangkas alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis pada postur APBN 2026 dari angka awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Kebijakan pemotongan nilai anggaran tersebut diklaim sebagai bagian dari langkah efisiensi mutlak agar pelaksanaan program prioritas nasional ke depannya dapat berjalan secara jauh lebih efektif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah pengurangan pagu dana tersebut dilakukan murni karena mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sistem pengelolaan uang negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun, tapi nanti bukan Rp335 triliun, ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta pada hari Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan catatan resmi yang dihimpun hingga tanggal 30 April 2026, realisasi pencairan anggaran untuk program andalan pemenuhan gizi tersebut diketahui telah sukses menyentuh angka Rp75 triliun.

Kucuran dana puluhan triliun rupiah tersebut secara teknis telah difungsikan secara maksimal untuk menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.

Sang bendahara negara tersebut juga turut memberikan sinyal kuat mengenai adanya potensi penghematan lanjutan di dalam proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis meskipun skema teknis efisiensinya belum dibeberkan secara rinci kepada publik.

Menurut penjelasannya, Presiden Prabowo pada saat ini sedang berfokus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen program sekaligus memantau pola belanja yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional agar pengelolaannya lebih optimal tanpa sedikit pun mengurangi kualitas layanan.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah, yang penting itu,” katanya.

Di tengah adanya penyesuaian anggaran gizi tersebut, realisasi angka belanja negara secara keseluruhan hingga periode April 2026 tercatat mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan sebesar 34,3 persen atau menembus level Rp1.082,8 triliun.

Akumulasi pencairan kas pengeluaran negara tersebut secara hitungan matematis telah setara dengan 28,2 persen dari total target APBN pada tahun 2026 yang sebelumnya telah dipatok pada angka Rp3.842,7 triliun.

Sektor belanja di tingkat pemerintah pusat tercatat tampil sebagai penyumbang utama dari tingginya tren pertumbuhan tersebut dengan total nilai pengeluaran mencapai Rp826 triliun yang mencerminkan rasio kenaikan sebesar 51,1 persen.

Purbaya memaparkan bahwa fenomena peningkatan realisasi pengeluaran negara tersebut sejatinya merupakan bagian dari rancangan taktik pemerintah guna meratakan pola distribusi belanja secara proporsional di sepanjang berjalannya tahun anggaran.

Jika dirinci secara lebih spesifik, kelompok belanja untuk seluruh kementerian atau lembaga dilaporkan berhasil tumbuh sebesar 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun.

Sementara itu pada pos lainnya, nilai pengeluaran untuk kategori belanja non-kementerian atau lembaga juga mencatatkan torehan peningkatan hingga menyentuh angka Rp425,5 triliun yang berarti tumbuh di kisaran 45,2 persen.

Pada sektor penerimaan, angka realisasi pendapatan negara hingga periode waktu 30 April 2026 secara positif telah berhasil mencatatkan penerimaan sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh solid di angka 13,3 persen apabila disandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berbekal serangkaian capaian kinerja tersebut, postur defisit APBN Indonesia pada saat ini dipastikan masih berada di dalam zona terkendali yakni bertengger pada level 0,64 persen terhadap rasio produk domestik bruto atau senilai Rp164,4 triliun.

Laporan: Hendri | Editor: Arya