Klaim Efisiensi Ketat, Belanja Kementerian/Lembaga Justru Tembus 129 Persen

JAKARTA – Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat pada awal tahun 2025, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) justru mencatatkan lonjakan signifikan yang melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi sementara belanja K/L pada APBN 2025 membengkak hingga Rp1.500,4 triliun. Angka ini setara dengan 129,3 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun.

Padahal, pada awal tahun pemerintah sempat menahan (memblokir) belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun sebagai bagian dari langkah penghematan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni adanya tambahan belanja mendesak dan pergeseran pos anggaran antar-sektor sepanjang tahun berjalan.

“Jadi karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Suahasil mencontohkan mekanisme pergeseran anggaran tersebut. Belanja non-K/L seringkali memiliki pos cadangan yang fleksibel.

Ketika terjadi situasi darurat seperti bencana alam, anggaran dari pos cadangan non-K/L tersebut digeser menjadi belanja K/L agar bisa dieksekusi oleh kementerian teknis terkait.

“Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L,” tambahnya.

Secara rinci, realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh belanja barang yang mencapai Rp654,9 triliun, disusul belanja modal sebesar Rp427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp186,6 triliun.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah melakukan pemblokiran anggaran total sebesar Rp306,69 triliun di awal tahun, termasuk efisiensi transfer ke daerah. Namun, pada Maret 2025, blokir tersebut dibuka sebagian senilai Rp206,4 triliun demi menjamin kelancaran operasional dasar pemerintahan dan penyaluran bansos.

Dengan dinamika tersebut, ditambah realisasi belanja non-K/L sebesar Rp1.102 triliun, total belanja pemerintah pusat sementara tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target total APBN Rp2.701,4 triliun.

“Jadi, kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” pungkas Suahasil.

Laporan: Severinus | Editor: Rivaldy