Arab Saudi Akan Cekal Warganya yang Nekat Berpergian ke Indonesia

pranusa.id July 28, 2021

Ilustrasi: Bendera negara Arab Saudi

PRANUSA.ID– Pemerintah Arab Saudi akan memberikan hukuman bagi warganya yang berpergian ke Indonesia atau negara lain yang masuk dalam “daftar merah” COVID-19. Hukuman tersebut berupa pencekalan atau larangan bepergian selama tiga tahun. 

Dilansir dari kantor berita resmi SPA pada Selasa (27/07/2021), kebijakan itu merupakan salah satu upaya pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus corona dan varian-varian barunya. 

Mengutip pernyataan seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dilansir dari SPA, disebutkan bahwa bepergian ke negara-negara yang masuk dalam daftar larangan merupakan pelanggaran terhadap instruksi yang diumumkan.

“Siapa pun yang terbukti terlibat akan dikenai tanggung jawab hukum dan sanksi berat saat mereka kembali, dan akan dilarang bepergian selama tiga tahun,” kata pejabat itu.

Untuk diketahui, Arab Saudi telah melarang perjalanan langsung atau transit di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Afghanistan, Argentina, Brazil, Mesir, Ethiopia, India, Libanon, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, Vietnam dan Uni Emirat Arab.

“Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa warga negara masih dilarang bepergian langsung atau lewat negara lain ke negara-negara tersebut atau negara lain yang belum mengendalikan pandemi atau di mana varian baru telah menyebar,” kata pejabat tersebut.

Saat ini, Arab Saudi melaporkan ada 1.379 kasus baru COVID-19 pada Selasa, 28 Juli 2021. Sehingga jumlah totalnya menjadi 520.774, termasuk 11.136 kasus aktif. Sedangkan untuk kasus kematian di Arab Saudi sendiri ada penambahan 10 kematian baru, sehingga totalnya mencapai 8.189. Sementara pasien sembuh sebanyak 1.021 kasus sehingga jumlah sembuh menjadi 501.449.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras Batal Dipecat, Menteri Pigai Dorong Pengacara Andrie Yunus Ajukan Kasasi
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Kalbar, Kemenhut Gelontorkan DAK Rp5,5 Miliar
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pemerintah menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)…
Jaga Stabilitas Harga, Bulog Pasok 110 Ribu Ton Beras ke Pasar dan Ritel Modern
JAKARTA, PRANUSA.ID — Perum Bulog menyiapakan pasokan sebanyak 110.000 ton…
AJMAN Kalbar Sebut Penanganan Kabut Asap Harus Berfokus pada Keselamatan dan Aktivitas Warga
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat…
Kabut Asap Meluas dan Lumpuhkan Aktivitas, AMAN Kalbar Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan…