Bahas Perkembangan Afghanistan, Menlu RI Minta Isu Hak Perempuan Jadi Prioritas

Reporter: Antara | Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menekankan perlunya memprioritaskan isu hak-hak perempuan dalam pembahasan perkembangan situasi di Afghanistan saat ini.

“Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement (pelibatan) komunitas internasional dengan Taliban,” kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Doha, Qatar pada 19 Februari 2024, menurut keterangan Kemlu RI pada Selasa (20/2).

Konferensi pers tersebut digelar menyusul pertemuan di Doha yang dihadiri Menlu Retno atas undangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan beberapa hal, antara lain bahwa Indonesia menyambut baik laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Afghanistan.

Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh Badan PBB untuk isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan– UN Women, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA).

Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut.

Dari laporan dan respons Taliban tersebut, Menlu Retno menilai ada kesenjangan yang cukup lebar antara harapan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan lainnya dengan apa yang dilakukan DFA atau Taliban saat ini, termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan Afghanistan.

Oleh karena itu, Retno menilai tantangan utamanya adalah pada cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Terkait upaya merangkul seluruh pihak di Afghanistan, menurut Menlu Retno, Indonesia menekankan pentingnya pelibatan (engagement) secara terus menerus meski saat ini belum saatnya melakukan pengakuan terhadap DFA atau Taliban.

Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang menyebutkan bahwa sejak berkuasa pada Agustus 2021, terdapat 50 dekret Taliban yang dianggap mengikis hak-hak perempuan, dan dekret-dekret tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyarankan agar isu perempuan perlu terus dimasukkan sebagai salah satu prioritas dalam keterlibatan komunitas internasional dengan Taliban.

“Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI (Organisasi Kerja sama Islam),” kata Retno.

Dalam pernyataannya, Menlu Retno juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu perempuan Afghanistan, antara lain pemberian beasiswa kepada perempuan Afghanistan.

“Inisiatif ini telah didukung oleh beberapa negara, antara lain Jepang, Norwegia, Belanda, UK (Inggris), dan Kanada,” ujarnya.

Indonesia juga, kata dia, melakukan kerja sama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan, menyediakan program pembangunan kapasitas mengenai literasi keuangan, dan tengah melakukan pembicaraan untuk membahas pengembangan kurikulum madrasah.

Hal lain yang ditekankan Menlu Retno dalam pertemuan tersebut adalah bahwa pada prinsipnya Indonesia sepakat dengan rekomendasi Sekjen PBB mengenai penunjukan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Afghanistan.

“Yang perlu dipastikan adalah bahwa Utusan khusus tersebut dapat bekerja dan mebuahkan hasil. Ini adalah tantangan yang paling besar mengingat posisi Taliban yang tidak dapat menerima penunjukan utusan khusus tersebut. Jangan sampai utusan khusus dibentuk namun pada akhirnya tidak dapat bekerja,” kata Menlu Retno.

Sementara itu, dia juga menyampaikan pentingnya untuk terus memberikan perhatian dan membantu masyarakat Afghanistan.

Dalam hal itu, Menlu RI menyampaikan tentang bantuan Indonesia berupa 10 juta dosis vaksin polio dan bantuan mobile clinics, ambulans dan suplai obat-obatan untuk rakyat Afghanistan.

Indonesia juga telah memberikan pelatihan mengenai program kesejahteraan keluarga untuk menangani krisis kesehatan yang disebabkan oleh bencana alam di negara itu. (*)