Kendala Konstitusional, Filipina Batalkan Kerja Sama dengan China

pranusa.id June 24, 2022

Ilustrasi.

PRANUSA.ID– Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan bahwa pembicaraan mengenai eksplorasi energi bersama antara negaranya dan China di Laut China Selatan telah dihentikan, dengan alasan kendala konstitusional dan masalah kedaulatan.

Kedua negara telah berdebat selama beberapa dekade mengenai kedaulatan maritim dan sejak 2018 berjanji untuk bersama-sama mengeksplorasi aset minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, meskipun China juga mengklaim wilayah tersebut.

“Kami telah melangkah sejauh mungkin secara konstitusional. Satu langkah maju dari tempat kami berdiri di tepi jurang adalah jatuh ke dalam krisis konstitusional,” kata Locsin dalam pidatonya, Kamis (23/6/2022).

“Tiga tahun berlalu dan kami belum mencapai tujuan kami untuk mengembangkan sumber daya minyak dan gas yang sangat penting untuk Filipina, tetapi tidak dengan harga kedaulatan; bahkan tidak satu partikel pun,” ujarnya.

Tidak jelas kapan keputusan itu diambil. Kedutaan China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Filipina, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, telah berjuang untuk menemukan mitra asing untuk membantu mengeksploitasi cadangan energi lepas pantainya karena klaim China yang tumpang tindih.

Sebaliknya, kedua negara berjanji untuk bekerja sama, dibantu oleh upaya Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk menjalin hubungan yang lebih hangat dengan China. Tetapi banyak ahli meragukan pengaturan seperti itu mungkin karena kepekaan politik dan memperingatkan setiap kesepakatan untuk berbagi sumber daya energi dapat dilihat sebagai melegitimasi klaim pihak lain, atau memberikan wilayah berdaulat.

Putusan arbitrase internasional 2016 memperjelas bahwa Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam 200 mil ZEE. Namun, China yang mengklaim sekitar 90 persen Laut China Selatan sebagai wilayahnya, telah menolak untuk mengakui keputusan itu.

Kedua negara membentuk panel khusus untuk mencari tahu bagaimana mereka dapat bersama-sama mengeksplorasi wilayah perairan itu, tanpa perlu membahas masalah kedaulatan yang sensitif. Namun, Locsin mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dicapai tanpa melanggar konstitusi Filipina, atau pemerintah China membatalkan klaimnya. Duterte, katanya, telah mengimbau untuk membatalkan pembicaraan.

“Presiden telah berbicara … diskusi minyak dan gas dihentikan sepenuhnya. Tidak ada yang tertunda; semuanya sudah berakhir,” kata Locsin.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…