Proposal Genjatan Senjata Baru: Eropa Usul Trump Pimpin Dewan Perdamaian Ukraina

pranusa.id October 22, 2025

Ilustrasi: Genjatan Senjata

JAKARTA – Negara-negara Eropa dilaporkan tengah bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal gencatan senjata baru, dengan mengambil garis pertempuran saat ini sebagai dasar perundingan. Proposal ini sangat menekankan pentingnya peran Amerika Serikat sebagai mediator kunci.

Melansir dari Reuters, Rabu (22/10/2025), draf proposal tersebut mencakup pembentukan sebuah “dewan perdamaian”. Secara signifikan, dewan ini diusulkan untuk dipimpin langsung oleh Presiden AS Donald Trump guna mengawasi implementasi rencana perdamaian.

Pendekatan ini bertentangan langsung dengan tuntutan Rusia, yang bersikeras agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah sebelum gencatan senjata dapat dimulai.

Proposal Eropa-Ukraina ini, yang idenya disebut-sebut meniru model 20 poin AS di Gaza, menegaskan bahwa setelah gencatan senjata disepakati, negosiasi mengenai status wilayah akan dimulai. Namun, proposal itu secara tegas menyatakan bahwa wilayah yang diduduki Rusia tidak akan diakui sebagai milik Rusia.

Para penasihat keamanan nasional Eropa kini berupaya memastikan keterlibatan kuat Washington dalam proses ini. Rencananya, proposal ini akan dibahas dalam pertemuan 35 negara sekutu Ukraina di London pada Jumat (24/10/2025).

Diplomat Eropa juga mengonfirmasi adanya kemungkinan pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa minggu mendatang, meskipun Rusia hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah posisinya.

Selain gencatan senjata, proposal komprehensif ini juga mencakup beberapa poin krusial lainnya. Di antaranya adalah pengembalian anak-anak Ukraina yang dideportasi dan pertukaran tahanan penuh.

Proposal ini juga menawarkan jaminan keamanan bagi Ukraina, termasuk memastikan Kyiv tetap memiliki militer yang kuat dan menerima bantuan keuangan untuk rekonstruksi. Sebagai imbalan, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap jika Rusia mematuhi komitmen.

Untuk membiayai ganti rugi perang, proposal tersebut menyarankan penggunaan sebagian aset beku milik Rusia. Sebagai insentif jangka panjang bagi Kyiv, proposal ini juga menyertakan peta jalan menuju keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.

Laporan: Marianus

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…