Skandal 1MDB, Najib Razak Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp47 Miliar

KUALA LUMPUR – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kembali menghadapi babak baru dalam kasus hukumnya.

Pengadilan Tinggi Malaysia, melalui putusan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Federal Collin Lawrence Sequerah, menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar RM11,4 miliar atau setara Rp47,1 triliun kepada Najib.

Hukuman ini dijatuhkan atas keterlibatan Najib dalam skandal megakorupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam persidangan yang berlangsung di Kuala Lumpur, Najib dinyatakan bersalah atas total 25 dakwaan, yang terdiri dari empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang.

Kasus ini melibatkan aliran dana sebesar RM2,3 miliar milik perusahaan investasi negara, 1MDB.

Hakim Sequerah memvonis Najib dengan hukuman penjara 15 tahun untuk setiap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, serta lima tahun penjara untuk setiap dakwaan pencucian uang.

Meski demikian, hakim memutuskan agar seluruh masa hukuman tersebut dijalankan secara bersamaan (concurrently).

Dengan demikian, politisi berusia 72 tahun itu hanya akan menjalani total masa kurungan selama 15 tahun. Namun, masa hukuman baru ini tidak langsung berlaku saat ini.

Hakim menetapkan bahwa vonis ini baru akan dieksekusi setelah Najib menyelesaikan masa hukuman penjara enam tahun dalam kasus korupsi terpisah terkait SRC International Sdn Bhd, yang diperkirakan berakhir pada 23 Agustus 2028 mendatang.

Selain hukuman badan, pengadilan juga memerintahkan Najib untuk membayar denda fantastis. Jika gagal membayar denda senilai RM11,4 miliar, masa hukuman penjaranya dapat diperpanjang hingga 40 tahun untuk kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Khusus untuk dakwaan pencucian uang, hakim juga mewajibkan pengembalian aset senilai lebih dari RM2 miliar. Jika jumlah tersebut tidak dibayarkan, Najib terancam tambahan hukuman penjara selama 270 bulan.

Menanggapi putusan berat tersebut, tim pembela hukum Najib, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, menyatakan kekecewaannya.

Mereka menegaskan akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Banding pada awal pekan depan untuk menantang vonis tersebut.

Putusan ini menjadi salah satu tonggak hukum penting dalam upaya penegakan keadilan terkait skandal finansial terbesar dalam sejarah Malaysia yang telah menyita perhatian dunia internasional.

Laporan: Severinus | Editor: Arya