Tolak Kirim Pengamat Pemilu ke Myanmar, Uni Eropa Desak ASEAN Ambil Langkah Tegas
KUALA LUMPUR – Uni Eropa (UE) secara resmi menegaskan tidak akan mengirimkan pengamat untuk pemilihan umum mendatang di Myanmar. Keputusan ini diambil karena UE menilai proses tersebut tidak bebas dan tidak adil.
Pernyataan keras ini disampaikan oleh Komisioner Hak Asasi Manusia Uni Eropa, Kajsa Ollongren, di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (18/10/2025).
Berbicara di Kuala Lumpur, Ollongren mendesak negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam mendorong perubahan politik di Myanmar. Ia menegaskan bahwa konflik yang melanda negara itu sejak kudeta 2021 kini telah menjadi ancaman bagi seluruh kawasan.
“Kami menyerukan kepada negara-negara tetangga, termasuk ASEAN, untuk bertindak tegas dan mendorong perubahan arah,” ujar Ollongren.
Pemilu yang dijadwalkan oleh junta militer pada 28 Desember 2025 diklaim oleh pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai upaya menuju rekonsiliasi nasional. Namun, pandangan ini ditolak oleh komunitas internasional. PBB dan Amnesty International menilai pemilu tersebut hanyalah upaya junta untuk melegitimasi kekuasaan militer pasca-kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
Isu Myanmar diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pekan depan. Meski begitu, efektivitas ASEAN dalam menekan junta kerap dipertanyakan, dan penerapan rencana lima poin yang menyerukan gencatan senjata belum menunjukkan hasil konkret.
Situasi di lapangan juga tidak mendukung pemilu yang kredibel. Pemerintah Naypyidaw mengakui bahwa pemilu tidak akan digelar di satu dari tujuh daerah pemilihan nasional karena masih menjadi zona perang. Selain itu, hukum darurat militer masih berlaku di satu dari lima kota di seluruh negeri.
Ollongren menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya dialog sejati antara junta dan kelompok oposisi sebagai satu-satunya jalan menuju pemilu yang inklusif.
“Berdasarkan kriteria tersebut, Uni Eropa tidak akan mengirim pengamat untuk sesuatu yang bahkan tidak kami anggap sebagai pemilu,” tegasnya.
