AHY: Pembangunan Transmigrasi Bukan Hanya Soal Lahan | Pranusa.ID

AHY: Pembangunan Transmigrasi Bukan Hanya Soal Lahan


FOTO: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi sangat bergantung pada pendekatan yang terintegrasi.

Menurutnya, ketersediaan lahan saja tidak cukup tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai.

Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas capaian Kementerian Transmigrasi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.

“Bagaimana pembangunan kawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Tentu butuh dukungan, bukan hanya lahannya, tetapi juga infrastruktur dasarnya,” kata AHY, Sabtu (18/1/2025).

Ia merinci, infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat meliputi fasilitas permukiman yang baik, akses jalan yang memadai, penerangan yang merata, serta ketersediaan air bersih.

Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya integrasi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah transmigrasi.

“Transportasi yang juga menjadi sangat penting karena tanpa konektivitas, tanpa transportasi, tidak akan mungkin tercipta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” katanya.

Tanpa integrasi yang kuat, AHY menilai pembangunan transmigrasi tidak akan optimal dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Di sisi lain, AHY menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Transmigrasi, khususnya terkait program “Open House 24 Jam”.

Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah inovatif yang mencerminkan semangat baru birokrasi yang terbuka dan partisipatif.

Menurutnya, ruang dialog langsung dengan masyarakat akan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan.

“Saya rasa Kementrans bisa menjadi salah satu contoh bahwa institusi pemerintahan harus memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog, untuk interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” katanya.

Laporan: Marsianus N.N | Editor: Arya

Berita Terkait

Top