Alasan DPR Jadikan Kesejahteraan Tenaga Hononorer sebagai Fokus Utama

pranusa.id November 22, 2020

Ilustrasi DPR. (Tribun)

PRANUSA.ID- Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, mengatakan guru merupakan figure sentral dan vital dalam menentukan kualitas pendidikan tanah air.

Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan utama diprioritaskannya nasib serta kesejahteraan guru honorer. 

Gagasan tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder terkait di Kota Padang.

“Guru memiliki peran vital dalam mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Jadi, tentu guru menjadi satu perhatian khusus DPR. Alhamdulillah, saat ini salah satu bentuk perhatian adalah berupa bantuan subsidi upah kepada guru non-PNS,” katanya seperti dikutip dari situs resmi DPR.

Lebih lanjut, ia mengatakan tahun 2021 akan dibuka 1 juta kesempatan bagi honorer untuk mengikuti kesempatan terbuka sebagai PPPK dengan anggaran dari APBN. 

Ia juga menuturkan sudah mulai ada titik terang terkait kesempatan menjadi pegawak PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain guru honorer, Hetifah Sjaifudian juga menyampaikan bahwa dirinya bersama tim tengah berusaha memperjuangkan tenaga kependidikan lain seperti pustakawan dan tenaga tata usaha administrasi.

“Yang penting, awalnya (para guru honorer) ikut tes. Siapapun nanti bisa ikut, tenaga honorer yang ada sekarang akan diprioritaskan. Adapun, persyaratan seperti umur walaupun di atas 35 tahun tapi bisa lolos maka tentu saja bisa diangkat menjadi PPPK. Tolok ukurannya adalah tes,” ujarnya. 

 

(Kris/Pranusa)

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…