Bukan Sekadar Isu Kesehatan, Pemerintah Harus Perbaiki Sinergi Informasi
PRANUSA.ID — Dalam penanganan penularan virus corona atau pandemi Covid-19, pemerintah perlu memperbaiki peran dan sinergi informasi antar kementerian/lembaga pemerintah, sebab Covid-19 bukan hanya sekadar isu kesehatan.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto dalam diskusi online “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona”.
“Isu corona ini bukan semata isu kesehatan. Masalah ikutannya tuh banyak, misal resesi ekonomi, mungkinkah terjadi,” kata dia, dikutip dari kompas.com, Jumat (17/4/2020)
Menurutnya, untuk membangun kepercayaan publik, juru bicara yang mesti dipersiapkan kementerian atau lembaga adalah mereka yang memiliki kapasitas dalam menyampaikan narasi.
Pasalnya, hingga saat ini, peran juru bicara kementerian atau lembaga, terutama di tingkat daerah belum optimal.
Dari isu ekonomi di pusaran pandemi Covid-19, justru menyeret isu-isu sosial. Untuk itu, Gun Gun meminta agar narasi yang dipersiapkan masing-masing kementerian atau lembaga intens memberikan informasi yang hubungannya mendiseminasikan kebijakan.
“Misal kementerian bidang ekonomi, mestinya menyiapkan narasi. Lalu, di bidang sosial seperti apa, pendidikan atau yang di bawah Menko PMK intens memberikan informasi yang hubungannya mendiseminasikan kebijakan,” jelasnya.
Gun Gun juga meminta agar implementasinya harus sekaligus mensinergikan dukungan publik.
Saat ini, pemerintah terkesan hanya menyampaikan informasi terkait perbaruan data Covid-19, dari jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal.
“Yang terjadi informasi dari hari ke hari adalah update hanya semata jumlah meninggal, sembuh,” tutur dia.
Untuk itu, pemerintah mesti memperhatikan tiga hal untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 dan membangun kepercayaan publik dengan baik.
Pertama, harus ada sinergi antarlembaga pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi komunikasi yang menjadi kunci membangun kepercayaan publik.
“Sinergi antarlembaga daerah juga pemerintah pusat, vertikal dan horizontal. Birokrasi tidak hanya semata kelembagaan, tapi fungsinya berperan. Peran yang harus dioptimalkan adalah komunikasi,” ujarnya.
Kedua, pemerintah mesti memperbaiki peran dan fungsi komunikasi. Menurut Gun Gun, pemerintah perlu menentukan siapa saja yang memiliki kewenangan menyampaikan informasi terkait penanganan Covid-19.
“Information role mengenai siapa yang harus bicara. Saya lihat terlalu banyak paradoks yang ditimbulkan oleh mereka semua yang boleh bicara,” ujarnya.
Gun Gun sendiri mengaku bingung mengapa tenaga ahli boleh bebas bicara di publik. Ia mempertanyakan nomenklaturnya, sementara information role sendiri harus jelas.
“Selain misal Pak Fadjroel (jubir presiden Fadjroel Rachman), siapa lagi yang bisa berbicara di publik. Itu penting diperbaiki,” tutur dia.
Kemudian, dia mengatakan, komunikasi kebijakan pemerintah harus jelas dan tegas. “Jika pemerintah mau segala kebijakan yang dikeluarkan terimplementasikan dengan baik, maka arahannya harus jelas,” ucap Gun Gun.
Kebijakan sendiri menurut Gun Gun adalah tentang apa yang diambil atau tidak diambil pemerintah. Jadi, ketika pemerintah mengambil kebijakan, harus ada kejelasan, ketegasan, official, dan directive memberi arahan implementatif ke bawah.
“Harus punya fungsi kohersif. Sanksinya apa. Misal PSBB dilanggar, apa sanksinya? Selama tidak terjadi, policy pemerintah mirip imbauan yang tidak punya daya ikat,” ujar Gun Gun* (Cornelia/Pranusa)
