Cabut Banding soal Kali Mampang, Anies Disindir Masih Plinplan dan Telat Dewasa

PRANUSA.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan pengerukan Kali Mampang.

Diklaim, pencabutan ini dilakukan setelah mendapatkan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta setelah melihat bahwa, dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan Penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, Kamis (10/3/2022).

Menanggapi keputusan Pemprov DKI tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana menilai Gubernur DKI Anies Baswedan terkesan plinplan.

Pasalnya, ia mengatakan Anies baru saja mengajukan banding dan dua hari kemudian langsung mencabut kembali.

“Dalam dua hari kemudian mencabut kembali banding yang diajukan, sepertinya Anies memang telat mikirnya atau memang telat dewasanya. Masih plinplan,” ucap Justin dikutip PRANUSAID dari JPNN.com, Kamis (10/3/2022).

Justin mengungkapkan banding yang diajukan Pemprov DKI terhadap keputusan PTUN sangat konyol. Apalagi di dalamnya, hanya diminta melakukan pengerukan Kali Mampang dan membuat turap di Sungai Pela Mampang.

“Pemprov mengajukan banding kemarin itu sangat konyol karena yang dituntut warga itu, kan kinerja dia, bukan aset, bukan material, jadi tinggal kerjakan saja,” ujarnya.

Untuk itu, Justin menilai keputusan Anies saat mengajukan banding tidak memikirkan warga.

“Tega juga buat warga DKI, pembayar pajak termasuk untuk gaji dan fasilitas pak gubernur sendiri, warga harus menempuh jalur hukum sekadar untuk pak gubernur bekerja nyata,” ungkap dia. (*)

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.