Covid Beberapa Bulan, Sri Mulyani: Kemiskinan Bisa Melonjak Kembali Seperti 2011

pranusa.id May 6, 2020

(Facebook / Sri Mulyani Indrawati)

 

PRANUSA.ID — Dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah angka kemiskinan akan terus naik sebagai akibat pandemi Covid-19 atau virus corona.

Bahkan, dalam beberapa bulan (Maret hingga Mei), catatannya memperlihatkan Covid-19 menyebabkan terjadinya lonjakan angka kemiskinan.

“Bayangkan hanya Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali,” kata Sri Mulyani dilansir Tempo.co, Rabu (6/5/2020).

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di bulan September, dari tahun 2011 mengalami penurunan signifikan ke tahun 2019, yaitu 29,89 juta orang menjadi 24,79 juta orang.

Data tersebut menunjukkan jerih payah pemerintah selama ini dalam menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Bahkan, menjadi yang terendah dalam sejarah.

Namun, ketika virus corona mulai merebak, Indonesia justru kembali pada tahun dimana bayang-bayang kemiskinan merajalela. Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah belanja bantuan sosial.

Sri Mulyani berharap bantuan sosial tersebut dapat menjaga agar angka kemiskinan tidak semakin melonjak, mengingat akibat Covid-19 juga menimbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM.

Dalam waktu 1,5 bulan saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran telah melonjak menjadi dua juta. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah dalam menjaga daya tahan dunia usaha. Bahkan, langkah agar mereka tidak melakukan PHK.

“Ini tidak mudah. Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara yang relatif kaya,” tuturnya.

Menurut Sri, bantuan yang diberikan dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pengusaha sangatlah terbatas.

Hal itu juga yang menyebabkan pemerintah kini fokus pada Program Kartu Prakerja. Harapannya, program ini bisa meng-cover 5,6 juta orang dalam bentuk setengah bansos.

“Kami tingkatkan bersama Kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran,” pungkas dia. (*)

Penulis: Jessica Cornelia

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…