Data Covid Pusat dan Daerah Tak Sesuai, Luhut Soroti Sistem Manajemen Data

pranusa.id November 5, 2020

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya pembenahan sistem manajemen data dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Selama ditugaskan Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Komite Kebijakan Penanganan Pengendalian Covid-19, dia mengaku telah menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta,” kata Luhut melalui akun Facebook pribadi. Rabu (4/11).

Menurutnya, fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi itulah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Luhut kemudian menyarankan agar Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Grup Telkom sehingga data New All Records (NAR) yang mencatat hasil tes PCR di laboratorium dapat dimanajemen ulang dan diperbaiki.

“Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan,” ujar Luhut.

“Mengapa? Karena ke depannya, “big data” yang akan kita bangun ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan, seluruh infrastruktur dan fungsi pengelolaan big data informasi kesehatan sepenuhnya akan dipegang Kemenkes setelah big data informasi tersebut terintegrasi dengan baik bersama BPJS Kesehatan.

“Dengan begitu, maka dapat terlihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia, mulai dari riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien sehingga bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu dibangun untuk persediaan obat di dalam negeri,” tandasnya.

(Pss/Pranusa)

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…