Data Covid Pusat dan Daerah Tak Sesuai, Luhut Soroti Sistem Manajemen Data

pranusa.id November 5, 2020

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya pembenahan sistem manajemen data dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Selama ditugaskan Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Komite Kebijakan Penanganan Pengendalian Covid-19, dia mengaku telah menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta,” kata Luhut melalui akun Facebook pribadi. Rabu (4/11).

Menurutnya, fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi itulah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Luhut kemudian menyarankan agar Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Grup Telkom sehingga data New All Records (NAR) yang mencatat hasil tes PCR di laboratorium dapat dimanajemen ulang dan diperbaiki.

“Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan,” ujar Luhut.

“Mengapa? Karena ke depannya, “big data” yang akan kita bangun ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan, seluruh infrastruktur dan fungsi pengelolaan big data informasi kesehatan sepenuhnya akan dipegang Kemenkes setelah big data informasi tersebut terintegrasi dengan baik bersama BPJS Kesehatan.

“Dengan begitu, maka dapat terlihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia, mulai dari riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien sehingga bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu dibangun untuk persediaan obat di dalam negeri,” tandasnya.

(Pss/Pranusa)

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…