Data Covid Pusat dan Daerah Tak Sesuai, Luhut Soroti Sistem Manajemen Data
PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya pembenahan sistem manajemen data dalam bidang kesehatan di Indonesia.
Selama ditugaskan Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Komite Kebijakan Penanganan Pengendalian Covid-19, dia mengaku telah menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta,” kata Luhut melalui akun Facebook pribadi. Rabu (4/11).
Menurutnya, fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi itulah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Luhut kemudian menyarankan agar Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Grup Telkom sehingga data New All Records (NAR) yang mencatat hasil tes PCR di laboratorium dapat dimanajemen ulang dan diperbaiki.
“Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan,” ujar Luhut.
“Mengapa? Karena ke depannya, “big data” yang akan kita bangun ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan, seluruh infrastruktur dan fungsi pengelolaan big data informasi kesehatan sepenuhnya akan dipegang Kemenkes setelah big data informasi tersebut terintegrasi dengan baik bersama BPJS Kesehatan.
“Dengan begitu, maka dapat terlihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia, mulai dari riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien sehingga bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu dibangun untuk persediaan obat di dalam negeri,” tandasnya.
(Pss/Pranusa)
