Demokrat ke Menteri Jokowi: Kerja Nyata untuk Rakyat daripada Sibuk Pencitraan

pranusa.id December 9, 2021

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Dok. Kominfo)

PRANUSA.ID — Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa sejatinya para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memang berhak untuk mengikuti Pilpres 2024 mendatang.

“Setiap warga negara Indonesia, termasuk para menteri, memiliki hak dan sah-sah saja jika berkeinginan menjadi calon presiden di 2024,” kata Herzaky sebagaimana dikutip PranusaID dari Warta Ekonomi, Kamis (9/12).

Meski begitu, ia berharap agar para menteri bisa fokus terlebih dahulu dalam menangani Covid-19 mengingat tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat jauh lebih genting dibandingkan Pilpres 2024 mendatang.

“Mereka harus mengingat, ada tugas dan tanggung jawab besar yang sedang mereka emban saat ini. Rakyat sedang susah karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu, Herzaky menilai para menteri lebih baik melakukan aksi nyata membantu masyarakat yang kesusahan. Menurutnya, kinerja itu nantinya bisa dinilai dan menjadi sarana meraup dukungan dari masyarakat.

“Saat ini, lebih baik fokus menunjukkan kinerja terbaik di tanggung jawabnya masing-masing,” imbuhnya.

“Setelah itu, baru turun gelanggang di 2024 dengan meninggalkan warisan yang baik untuk penerusnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tuturnya.

Menurutnya, hal itu lebih baik daripada sekadar melakukan politik pencitraan.

Ia menilai masyarakat akan lebih mengapresiasi pejabat publik yang berkinerja baik di tengah pandemi ini.

“Tentunya dengan melakukan kerja nyata dan bermanfaat untuk rakyat, daripada yang lebih sibuk melakukan politik pencitraan,” pungkas dia.

 

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan…
KUHP Baru, Menko Yusril: Ada Perbedaan Tegas Antara Kritik dengan Hinaan
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,…
Mentan Amran Sulaiman Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk Nakal
KARAWANG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan…
Pemerintah Klaim Sita 4 Juta Hektare Kebun Sawit Ilegal
KARAWANG— Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik…
Gubernur Kalbar Pastikan Keamanan dan Kondusifitas Menyambut Ramadhan dan Cap Go Meh
PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa wilayah…