Wakil Ketua DPR Janji Terus Perjuangkan Status Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

MATARAM – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, memastikan pihaknya akan terus mengawal tuntutan para guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Aspirasi utama yang diperjuangkan adalah pengangkatan status mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komitmen tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (28/2) malam.

“Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka,” ucap Sari dalam acara Safari Ramadhan tersebut.

Sari menegaskan bahwa dukungannya bukan sekadar janji manis politik. Pimpinan DPR itu bahkan telah memfasilitasi pertemuan tatap muka dengan perwakilan tenaga pendidik madrasah di Kompleks Parlemen Senayan.

Selain menuntut status kepegawaian, para guru juga mendesak adanya perbaikan pada sistem penyaluran tunjangan profesi.

Namun, Sari mengingatkan bahwa eksekusi kebijakan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga saja.

“Jadi, tidak bisa kami sendirian. Perlu koordinasi lintas sektor dengan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, DPR telah mendesak Kementerian Agama untuk segera menginisiasi rapat koordinasi dengan Kemenpan-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan.

Sari bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih proses koordinasi tersebut jika memang dibutuhkan demi mempercepat realisasi kebijakan.

Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, merespons positif arahan dari pimpinan pusat dan DPR.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pendis dan Sekjen Kemenag untuk menyiapkan data yang akan diajukan ke Kemenpan RB, BKN, dan Kementerian Keuangan. Aspirasi guru madrasah swasta ini sedang dalam proses pembahasan,” terang Zamroni.

Ia memaparkan bahwa potensi jumlah tenaga pendidik yang diusulkan di wilayahnya cukup fantastis. Di Pulau Lombok sendiri, estimasi guru madrasah swasta yang memenuhi kualifikasi bisa menyentuh angka puluhan ribu.

“Kami kalkulasi bisa mencapai sekitar 25.000 hingga 35.000 orang. Sebagian besar telah tersertifikasi dan inpassing,” pungkasnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Michael