
JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait namanya yang kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus hukum yang menjerat mantan menterinya, termasuk kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Jokowi mengaku tidak terkejut dan menganggap hal tersebut wajar karena setiap program kerja kementerian memang berangkat dari arahan dan kebijakan presiden.
“Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden,” ujar Jokowi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Meski demikian, Jokowi secara tegas membantah bahwa dirinya pernah memberikan instruksi yang mengarah pada tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang kepada jajarannya.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegasnya membantah.
Selain iut, nama Jokowi kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus yang sama pada Jumat (23/1/2026).
Dito menyebut materi pemeriksaannya kemungkinan berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Jokowi beberapa waktu lalu, di mana saat itu delegasi Indonesia bertemu Raja Salman untuk membahas penambahan kuota haji.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sendiri telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.
Laporan: Severinus | Editor: Arya