Dituduh Mainkan Politik Identitas karena Ubah Nama Jalan, Anies Dibela PKS
PRANUSA.ID — Polemik perubahan 22 nama jalan di sejumlah ruas Jakarta yang telah dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 565 Tahun 2022 terus bergulir.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menuai protes publik.
Anies dianggap memanfaatkan kebijakan itu untuk kepentingan politik di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Anies bahkan disebut Ketua Umum PSI Giring Ganesha memainkan politik identitas dengan menggunakan nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di wilayah Jakarta.
Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II, Hidayat Nur Wahid mendukung Anies yang mengubah nama sejumlah jalan dengan nama tokoh-tokoh Betawi.
Hidayat mengatakan, pemilihan nama tokoh Betawi sebagai nama jalan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta tentang peran mereka dalam meraih kemerdekaan.
“Tokoh-tokoh Betawi merupakan bagian dari perjalanan sejarah kota Jakarta, dalam kerangka Indonesia,” kata Hidayat dalam keterangannya dikutip PranusaID dari Fajarcoid, Sabtu (2/7/2022).
“Sehingga perubahan nama sebagian jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi adalah upaya yang positif untuk kembali menguatkan memori masyarakat Jakarta tentang tokoh-tokoh tersebut. Termasuk peran serta ketokohan mereka dalam memajukan Jakarta, Ibukota Indonesia,” lanjutnya.
Apalagi, ia menjelaskan, praktik perubahan nama jalan sangat lumrah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.
Hidayat mencontohkan, Wali Kota Semarang pada (29/6/2022) meresmikan perubahan salah satu nama jalan di Semarang. Sebelumnya perubahan nama sejumlah jalan juga terjadi di Surabaya (28/5/2020), Makassar (24/10/2017), hingga Medan (10/11/2013).
Semua perubahan tersebut mengangkat nama tokoh yang dianggap berjasa bagi kota tersebut. Misalnya, di Semarang dipakai nama jalan Ki Nartosabdo, dan di Medan Jalan Tjong Yong Hian.
“Artinya, ini bukan khas Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan saja,” ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, tidak masuk akal jika Anies kemudian dituduh memainkan politik identitas hanya karena mengubah nama jalan di sejumlah wilayah Jakarta.
“Karenanya sangat tidak masuk akal kalau dituduh bahwa upaya ini merupakan bentuk Politik Identitas. Terbukti perubahan nama jalan merupakan praktik yang lumrah,” tegas Hidayat.
“Semoga perubahan nama jalan, ini menjadi momentum untuk mengenalkan tokoh dan mengembangkan budaya Betawi yang sarat akan nilai keagamaan dan kebangsaan kepada masyarakat luas. Serta menguatkan identitas Jakarta untuk menjadi kota Global, bahkan bila kelak tidak lagi menjadi Ibukota Indonesia,” tandas Hidayat.
Penulis: Jessica C.
Editor: Bagas R.
