DPR Janji Setop Pembahasan RUU HIP
PRANUSA.ID — Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pihaknya telah menyepakati untuk menyetop pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama Aliansi Nasional Anti Komunisme yang tergabung dari sejumlah organisasi keagamaan di ruang pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
”Kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan RUU HIP, tentu melalui mekanisme yang akan kita lalui secara tata tertib dan mekanisme yang ada di UU dalam DPR,” kata Aziz.
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi permintaan penyetopan pembahasan RUU HIP dari salah satu anggota Aliansi Nasional Anti Komunisme, yaitu Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak.
“Intinya adalah kami menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini. Bukan hanya sekadar menunda, tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada,” ujar Yusuf.
Saat ini, Aziz mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah terkait pembatalan pembahasan RUU yang nantinya akan diproses dalam rapat paripurna untuk disepakati seluruh anggota di DPR.
“Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai tatib. Tentu kita akan melalui rapim, kemudian ke bamus dan bawa ke paripurna untuk menyampaikan komitmen melakukan penyetopan ini,” jelas dia.
Jika pemerintah tak kunjung mengirimkan surat resmi pembatalan pembahasan, maka Aziz mengungkap pembahasan RUU HIP akan dibatalkan secara otomatis.
Hal itu seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR guna membahas RUU HIP, Selasa (16/6/2020).
DPR bahkan diminta untuk berdialog dengan seluruh kekuatan atau elemen masyarakat agar dapat menyerap aspirasi lebih banyak terkait RUU HIP.
(Cornelia)
