Gempa Dasyat Guncang NTT, Ketua DPR Puan Maharani Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban dan Wisatawan

pranusa.id August 16, 2026

FOTO: Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok. DPR RI)

JAKARTA, PRANUSA.ID — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk bergerak cepat memastikan penanganan serta penyaluran bantuan darurat bagi warga yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan Puan merespons dampak gempa besar yang berpusat di Nagekeo serta dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

“Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT, pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Puan meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat proses pendataan korban dan kerusakan infrastruktur, terutama di kawasan pedalaman Flores yang sulit dijangkau.

“Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,” tegas Puan.

Selain masyarakat lokal, Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti kondisi para wisatawan domestik maupun mancanegara yang terdampak akibat kerusakan fasilitas hotel dan penginapan di destinasi wisata Labuan Bajo.

“Para wisatawan ini jauh dari rumahnya, pemerintah harus memastikan mereka mendapat pertolongan, khususnya bagi wisatawan yang tempatnya menginap rusak,” jelasnya.

Menanggapi kepanikan publik terkait potensi gempa susulan akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust, Puan mengimbau otoritas terkait untuk masif menyampaikan informasi akurat guna mencegah kesimpangsiuran berita bohong.

Ia menambahkan bahwa distribusi bantuan logistik harus dilakukan secara merata serta memastikan tempat pengungsian sementara ramah terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil.

“Dan apabila ada warga yang mengungsi, pastikan tempat pengungsian yang nyaman dan aman, pengungsian harus ramah terhadap lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga difabel, dan yang memiliki penyakit bawaan,” tandas Puan.

Laporan: Severinus | Editor: Michael

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…