DPR Sorot Ketidaksinkronan Kebijakan DKI-Pusat

PRANUSA.ID — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyebut tidak ada sinkronisasi antara kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Kebijakan yang dimaksud adalah ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tetap menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa transisi di saat pemerintah pusat ingin mulai menerapkan kebijakan new normal atau normal baru dalam menyikapi penyebaran virus corona atau Covid-19.

“(Pemerintah) pusat sudah mau new normal, melakukan pelonggaran, sementara DKI Jakarta tetap PSBB. Bahkan, di dalam pernyataan media tadi dikatakan bahwa pelanggaran akan tetap ditindak, berarti belum ada perubahan,” kata Saleh sebagaimana dilansir dari 
CNNIndonesia.com, Kamis (4/6/2020).

Untuk itu, Saleh berharap ada koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam menyikapi pandemi virus corona tersebut. “Harapan saya, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Saleh berharap agar kawasan yang masih masuk zona merah penyebaran virus corona di DKI dapat dibeberkan secara rinci. Menurut dia, Anies harus menjelaskan pelaksanaan dan evaluasi masa transisi PSBB secara pasti.

“Ini kan katanya masa transisi, ini sampai kapan? Katanya untuk dievaluasi lagi, minimal dikasih tahu kapan dievalusi. Dengan demikian, orang punya jadwal untuk menyesuaikan,” tandas Saleh. (Cornelia)