Enggan Berkompromi, Prabowo Sita 4 Juta Hektare Lahan Ilegal dari Pengusaha Nakal

pranusa.id January 23, 2026

FOTO: Presiden Prabowo Subianto

DAVOS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan tegas di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis internasional dalam ajang The World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen tanpa kompromi pemerintahannya dalam memberantas praktik ilegal di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah telah berhasil menutup operasi 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo.

Selain penutupan tambang, aparat penegak hukum juga telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan berupa perkebunan dan tambang ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan besar.

Prabowo menyebut langkah-langkah drastis ini sebagai upaya penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan tegas dalam sejarah Indonesia.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti adanya penyelewengan tata kelola minyak mentah dan BBM yang dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara oleh para pengusaha nakal.

Ia menyindir para pelaku usaha yang merasa kebal hukum dan berpikir bisa menyuap pejabat pemerintahan untuk meloloskan bisnis ilegal mereka.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” sindir Prabowo.

Dengan nada menantang, mantan Danjen Kopassus itu mempersilakan siapa saja yang berani mencoba menyuap pejabat di kabinetnya.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tegasnya memberi peringatan keras.

Menurut data yang dipegangnya, terdapat 666 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, namun Prabowo memastikan tidak akan mundur selangkah pun.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya.

Laporan: Hendri | Editor: Kristoforus

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…