Gonta-Ganti Kebijakan Pandemi, PAEI: Begitu Kalau Pembisik Jokowi Bukan Ahlinya

pranusa.id February 8, 2021

Presiden Joko Widodo. (Inisiatifnews)

PRANUSA.ID — Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seringkali berubah disebabkan para pemberi masukan ‘pembisik’ yang tidak berkompeten dalam menangani pandemi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Profesi PAEI Masdalina Pane dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (8/2).

“Begitu kalau pembisik pimpinan bukan ahli dalam bidang wabah. Jadi, kita sudah berteriak dari awal, kenapa melakukan pembatasan itu skalanya besar, skalanya luas,” kata Masdalina.

Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini telah salah sasaran dalam menangani pandemi. Sementara, untuk kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang diberlakukan mulai besok merupakan usulan dari sejumlah epidemiolog.

“PPKM yang ketiga ini mengikuti kaidah epidemiologi, kalau yang sebelum-sebelumnya enggak tahu kaidahnya siapa pembisiknya,” ujar Masdalina.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa konsisten memberlakukan kebijakan PPKM Skala Mikro. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk berjalan sesuai jalur pengendalian pandemi.

Jika ingin sesuai jalur pengendalian pandemi, maka sudah seharusnya ‘pembisik’ yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memahami epidemiologi dengan baik.

“Asal pembisiknya benar. Heran saya, setiap hari cuma mengumumkan klasemen sepak bola saja, merah, kuning, hijau. 10 terbesar, memang apa itu? Kalau 10 terbesar memang kenapa? Pengendaliannya enggak ada dari awal,” tutur Masdalina.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengarahkan penerapan kebijakan PPKM Skala Mikro mulai besok, Selasa (9/2/2021).

Jokowi mengubah kebijakan itu setelah sebelumnya mengklaim kebijakan PPKM di Jawa dan Bali tidak efektif dalam menekan lonjakan kasus positif COVID-19 di RI.

Sebelum memberlakukan kebijakan PPKM Skala Mikro, pemerintah sempat memberlakukan tiga kebijakan lain,  seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, dan PPKM.

Penulis: Crn
Editor: Pss

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…