Gubernur Melki Evaluasi Tanggap Darurat Gempa Flores, Penanganan Disesuaikan Kondisi Tiap Daerah

NUSA TENGGARA TIMUR, PRANUS.ID– Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores M7,7 secara virtual, Sabtu (12/9/2026).

Rapat tersebut secara khusus mengevaluasi perkembangan penanganan di tujuh kabupaten terdampak sekaligus memastikan kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Rapat diikuti Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama, jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, serta para bupati atau perwakilan dari tujuh kabupaten terdampak bersama jajaran Forkopimda dan perangkat daerah masing-masing.

Gubernur Melki menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Setiap kabupaten harus mencermati secara objektif kondisi di lapangan, terutama terkait kebutuhan masyarakat, perkembangan kerusakan, pelayanan dasar, pengungsian, serta kemampuan daerah dalam menangani situasi pascabencana.

“Perpanjangan masa tanggap darurat di masing-masing kabupaten harus dicermati betul sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kita harus memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan situasi riil di lapangan,” tegas Melki.

Untuk memastikan penanganan tetap berjalan efektif, kebijakan operasional penanganan bencana di seluruh wilayah Flores akan segera ditindaklanjuti secara teknis bersama BPBD Provinsi NTT. Sementara wilayah yang mengalami dampak paling parah akan mendapatkan skema penanganan khusus sesuai tingkat kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Gubernur Melki juga meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan anggaran Bantuan Presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana, yakni Rp20 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak dan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT.

“Dukungan anggaran ini harus kita gunakan secara optimal untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi dan penanganan berjalan cepat,” ujarnya.

Perpanjangan Tanggap Darurat Disesuaikan Kondisi Daerah

Dalam rapat tersebut, masing-masing kabupaten menyampaikan perkembangan penanganan di wilayahnya. Bupati Nagekeo Simplisius Donatus melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026. Kabupeten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama tujuh hari hingga tanggal 19 September 2026

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ended an Kabupaten Manggarai masih melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Kedua kabupaten ini akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkat daerah malam ini (12/9/2026) untuk mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah selanjutnya.

Kabupaten Sikka resmi dan Kabupaten Manggarai Barat secara resmi telah mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026 dan memasuki tahap Transisi Darurat ke Pemulihan untuk 30 hari kedepan.

Kalaksa BPBD Kabupaten Sikka melaporkan bahwa kondisi secara umum telah jauh membaik dibandingkan masa awal bencana pada 15 Agustus 2026. Namun, perhatian khusus masih diperlukan untuk wilayah Palue yang hingga kini memiliki kebutuhan penanganan tersendiri.

Pemerintah Kabupaten Sikka juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki atas dukungan untuk menghadirkan kapal feri pada rute Palue–Maumere. Kehadiran moda transportasi tersebut diharapkan semakin memperkuat distribusi bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau di Palue.

Di Kabupaten Ngada, masa tanggap darurat diperpanjang selama tiga hari hingga 15 September 2026. Pemkab Ngada juga mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat. Berdasarkan arahan BNPB, pembangunan hunian sementara ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu sekitar 1,5 bulan.

14.857 Gempa Susulan, Aktivitas Menunjukkan Tren Menurun

Dalam rapat tersebut, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama menyampaikan perkembangan aktivitas kegempaan berdasarkan pemantauan BMKG. Hingga 12 September 2026 pukul 06.00 WITA, tercatat 14.857 gempa susulan, dengan magnitudo terbesar 6,2. Sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat, sementara gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian.

Arief menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan secara harian menunjukkan pola penurunan. Berdasarkan grafik mingguan, jumlah gempa susulan terus mengalami peluruhan, dari 5.011 kejadian pada minggu pertama, 4.267 pada minggu kedua, 3.160 pada minggu ketiga, dan 2.421 kejadian pada minggu keempat.

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan fase peluruhan yang konsisten. Kendati demikian, aktivitas gempa susulan belum sepenuhnya berakhir sehingga BMKG masih terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta tetap mewaspadai kemungkinan gempa susulan.

Pemprov NTT Perkuat Respons Selama Perpanjangan Tanggap Darurat

Sekretaris Daerah Provinsi NTT selaku Komandan Posko BPBD Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, melaporkan dukungan logistik yang telah disalurkan Posko Tanggap Darurat Provinsi NTT berupa 40.375 kilogram beras, 4.157 dos mi instan, 2.821 dos air mineral, 2.762 kaleng beras, 837 lembar selimut, 1.217 kotak susu, serta 300 paket hygiene kit.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo dalam kesempatan itu menegaskan, untuk merespons kebutuhan pada masa perpanjangan tanggap darurat, Pemprov NTT mengerahkan dukungan lintas perangkat daerah.

“Untuk merespons kebutuhan pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Pemprov NTT akan terus mengerahkan dukungan. Perangkat daerah terkait akan kita maksimalkan perannya di lapangan guna mendukung percepatan penanganan gempa flores ini,” ujarnya.

Dijelaskan Hans Sodo, Dinas Perhubungan Provinsi NTT akan memperkuat operasional posko dan titik transshipment, dukungan operasional relawan, serta monitoring dan pengendalian. Dinas PUPR mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan serta melaksanakan pekerjaan teknis yang dibutuhkan di lapangan.

Sementara Dinas Sosial akan memperkuat perlindungan sosial dan layanan dasar, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang dan makanan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dukungan psikososial, dapur umum lapangan dan layanan sosial lainnya.

Dinas Pendidikan Provinsi NTT menyiapkan peralatan sekolah, logistik dan sumber daya manusia untuk mendukung keberlanjutan layanan pendidikan. Dinas P3A2KB memberikan dukungan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak terdampak bencana.

Sementara itu, Dinas Kesehatan mengirimkan Tenaga Cadangan Kesehatan–Emergency Medical Team (TCK-EMT), tim pendampingan psikologis bagi korban di pengungsian, serta melakukan asesmen dan pendampingan Health Emergency Operation Center di kabupaten terdampak.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan aksi lapangan, sedangkan BPBD Provinsi NTT memperkuat pengadaan logistik tanggap darurat, operasional posko provinsi, serta pengerahan personel dan kendaraan ke lokasi terdampak.

Dorong Kebijakan Pemulihan Masyarakat Terdampak

Selain memastikan kebutuhan tanggap darurat, Pemprov NTT lanjut Hans Sodo, akan mulai menyiapkan berbagai langkah kebijakan untuk mendukung pemulihan masyarakat di tujuh kabupaten terdampak.

Dijelaskan Sekda NTT bahwa sejumlah usulan kebijakan yang dibahas antara lain relaksasi utang bagi masyarakat terdampak pada bank maupun koperasi, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang berasal dari tujuh kabupaten terdampak pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki juga menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut harus dipersiapkan secara terukur agar penanganan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi berlanjut pada pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

Menutup rapat, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten, BPBD, Forkopimda, perangkat daerah, relawan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sejak hari pertama gempa.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah kabupaten, BPBD, relawan dan seluruh jajaran terkait atas kerja keras yang luar biasa dalam penanganan gempa bumi di Pulau Flores. Kita terus bekerja bersama memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Gubernur Melki.

Laporan: Baldus Sae | Editor: Arya