Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Salah Langkah Bisa Guncang Ekonomi Kita

pranusa.id August 29, 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina atau BBM. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

PRANUSA.ID — Sinyal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik semakin menguat. Pemerintah sedang berancang-ancang menyesuaikan kenaikan harga BBM, khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

Menanggapi kabar kenaikan harga BBM tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengingatkan soal kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar dulu karena bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius nantinya.

“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat,” kata Hafisz dilansir JawaPos.com, Senin (29/8).

Hafisz menilai kenaikan harga BBM juga dapat mendistorsi sejumlah proyeksi ekonomi.

“Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” jelasnya.

Dia kemudian mengatakan opsi menaikkan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Sebaliknya, ia menganggap pilihan itu cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

“Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita,” ujarnya.

Selain itu, Hafisz menilai kenaikan harga BBM bersubsidi itu menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bunyi pasal tersebut adalah:

“Semua yang ada di dalam dan di atas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”.

Hafisz lantas mengaku heran apabila Menkeu ingin harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.

Meski begitu, ia meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan yang memberatkan rakyat Indonesia.

“Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat,” tandasnya.

Penulis: Jessica C.
Editor: Bagas R.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…