Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Salah Langkah Bisa Guncang Ekonomi Kita

pranusa.id August 29, 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina atau BBM. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

PRANUSA.ID — Sinyal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik semakin menguat. Pemerintah sedang berancang-ancang menyesuaikan kenaikan harga BBM, khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

Menanggapi kabar kenaikan harga BBM tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengingatkan soal kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar dulu karena bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius nantinya.

“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat,” kata Hafisz dilansir JawaPos.com, Senin (29/8).

Hafisz menilai kenaikan harga BBM juga dapat mendistorsi sejumlah proyeksi ekonomi.

“Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” jelasnya.

Dia kemudian mengatakan opsi menaikkan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Sebaliknya, ia menganggap pilihan itu cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

“Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita,” ujarnya.

Selain itu, Hafisz menilai kenaikan harga BBM bersubsidi itu menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bunyi pasal tersebut adalah:

“Semua yang ada di dalam dan di atas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”.

Hafisz lantas mengaku heran apabila Menkeu ingin harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.

Meski begitu, ia meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan yang memberatkan rakyat Indonesia.

“Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat,” tandasnya.

Penulis: Jessica C.
Editor: Bagas R.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bedah Buku “Legislative Inaction”: Menyoroti Lemahnya Peran Legislatif di Indonesia
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Social Movement Institute (SMI) menggelar kegiatan bedah…
Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang…
Ketua Komisi VIII DPR RI Buka Peluang RUU Pidana LGBT, Sebut Perilaku Menyimpang sebagai Ancaman Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang…
Aksi “Ibu Berisik” di Bundaran UGM: Suarakan Persoalan Inflasi hingga Pajak Mencekik
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Komunitas Ibu Berisik menggelar aksi damai dan…
Ribuan Pelayat Tuntut Balas Dendam ke AS dan Israel Atas Kematian Ayatollah Ali Khamenei
TEHERAN, PRANUSA.ID – Ribuan pelayat memadati upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi…