Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Salah Langkah Bisa Guncang Ekonomi Kita

pranusa.id August 29, 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina atau BBM. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

PRANUSA.ID — Sinyal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik semakin menguat. Pemerintah sedang berancang-ancang menyesuaikan kenaikan harga BBM, khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

Menanggapi kabar kenaikan harga BBM tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengingatkan soal kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar dulu karena bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius nantinya.

“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat,” kata Hafisz dilansir JawaPos.com, Senin (29/8).

Hafisz menilai kenaikan harga BBM juga dapat mendistorsi sejumlah proyeksi ekonomi.

“Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” jelasnya.

Dia kemudian mengatakan opsi menaikkan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Sebaliknya, ia menganggap pilihan itu cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

“Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita,” ujarnya.

Selain itu, Hafisz menilai kenaikan harga BBM bersubsidi itu menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bunyi pasal tersebut adalah:

“Semua yang ada di dalam dan di atas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”.

Hafisz lantas mengaku heran apabila Menkeu ingin harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.

Meski begitu, ia meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan yang memberatkan rakyat Indonesia.

“Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat,” tandasnya.

Penulis: Jessica C.
Editor: Bagas R.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras Batal Dipecat, Menteri Pigai Dorong Pengacara Andrie Yunus Ajukan Kasasi
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Kalbar, Kemenhut Gelontorkan DAK Rp5,5 Miliar
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pemerintah menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)…
Jaga Stabilitas Harga, Bulog Pasok 110 Ribu Ton Beras ke Pasar dan Ritel Modern
JAKARTA, PRANUSA.ID — Perum Bulog menyiapakan pasokan sebanyak 110.000 ton…
AJMAN Kalbar Sebut Penanganan Kabut Asap Harus Berfokus pada Keselamatan dan Aktivitas Warga
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat…
Kabut Asap Meluas dan Lumpuhkan Aktivitas, AMAN Kalbar Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan…