
JAKARTA, PRANUSA.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 53.971 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data akumulasi tersebut merupakan pembaruan resmi hingga hari kedelapan masa penanganan darurat bencana, Sabtu (22/8/2026).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, membeberkan bahwa dari total rumah yang terdampak, sebanyak 19.006 unit mengalami rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan. Kerusakan tersebut tersebar di tujuh kabupaten terdampak di wilayah Flores.
“Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan,” kata Berton dalam keterangan resmi, Minggu (23/8/2026).
Kerusakan terbanyak berada di Kabupaten Manggarai Timur dengan 17.039 rumah rusak (6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan). Sementara di Kabupaten Manggarai Barat tercatat 9.402 rumah rusak (3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan).
Di Kabupaten Ngada tercatat 8.129 rumah rusak (1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan). Untuk Kabupaten Manggarai tercatat 7.045 rumah rusak (3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan), serta Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak (939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan).
BNPB menegaskan bahwa seluruh rincian angka kerusakan tersebut masih bersifat sementara karena tim gabungan di lapangan masih terus melakukan proses verifikasi serta validasi data.
“Saat ini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka,” jelas Berton.
Sementara itu, proses rekapitulasi data untuk wilayah Kabupaten Manggarai masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Berton menambahkan, data validasi rumah berstatus rusak berat nantinya akan dijadikan pijakan utama bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan alokasi Hunian Sementara (Huntara) serta penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi para pengungsi.
Laporan: Severinus | Editor: Arya