Jangkar Nusantara Desak Jokowi yang Menjadi Terowongan Silaturahmi Bangsa
PRANUSA.ID — Gerakan Jangkar Nusantara, gerakan virtual untuk Pancasila, mengkritik rencana Presiden Jokowi yang hendak membangun terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Langkah ini disebut tak lebih dari gimmick politik yang abai pada kebutuhan sebenarnya, yakni penegakan hukum yang berkeadilan bagi kalangan umat beragama.
“Kita prihatin, Presiden dengan cepat menangkap gagasan pembangunan fisik terowongan silaturahmi ketimbang mengingatkan kepala daerah agar menjaga toleransi dan mengembangkan silaturahmi. Presiden sendiri sebagai kepala negara dan pemerintahan, mestinya menjadi terowongan silaturahmi itu sendiri” tandas Thomas Sembiring, Kordinator Gerakan Jangkar Nusantara pada Minggu (09/01) di Jakarta.
Jangkar Nusantara menyebut, respon cepat mestinya diberikan pemerintah dengan cepat dan adil dalam menyikapi riuh di masyarakat daerah soal kebutuhan rumah ibadah. Konstitusi telah menjamin hak berkeyakinan, beribadah dan berkumpul bagi warga negara. Untuk itu, semestinya kejadian kisruh soal aula yang dijadikan Musala seperti di Sulawesi Utara tidak sampai terjadi. Demikian halnya soal penolakan renovasi Gereja Katolik di Karimun yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, namun ditolak massa yang dengan protes yang tidak mencerminkan sikap taat konstitusi.
Persatuan Indonesia menurut Jangkar Nusantara adalah kondisi mutlak yang diperlukan negara saat ini. Sebab tanpa upaya tegas dan jelas Presiden Jokowi menjadi terowongan silaturahmi antar golongan masyarakat, antar elemen bangsa dan antara pusat serta daerah, maka sia-sia semua wacana besar pembangunan yang digaungkan Jokowi.
“Akan menjadi omong kosong, ketika kita bicara pemindahan ibukota dengan biaya ratusan triliun, tapi kita sebagai bangsa makin tak rukun” sebutnya.
Oleh sebab itu, Jangkar Nusantara pun mendesak agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas, mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan aparat agar menjaga semangat Pancasila yang tertuang dalam konstitusi. Hal yang sama menurutnya juga mestinya berlaku dalam riuh media soal wacana pemulangan kombatan ISIS ex WNI.
“Kembali pada konstitusi dan hentikan perang opini yang membuat negeri ini terlihat menggelikan. Pada satu sisi kita riuh soal pengkhianat negara yang memilih meninggalkan NKRI, tapi di sisi lain, kita abai pada hak mereka yang ingin beribadah sebagai warga negara yang setia pada NKRI” ujarnya.
Jangkar Nusantara pun mengajak publik untuk menjadi kritis dengan pernyataan-pernyatan elit belakangan ini. Mendorong agar ada sikap adil dan beradab dalam mengatasi perbedaan di masyarakat. Isu-isu berlabel agama diharapkan tak membuat masyarakat resah. Sebab isu korupsi elit jauh lebih mendesak diperhatikan daripada sekadar monumen fisik.
Penulis: Cornelia
