Kemhan: Pelantikan Noe Letto di Dewan Pertahanan Nasional Murni Profesionalisme

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pihak Kemhan menegaskan bahwa penunjukan tersebut didasarkan sepenuhnya pada aspek profesionalisme dan kebutuhan organisasi, bukan karena faktor latar belakang keluarga.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, membenarkan bahwa Noe Letto merupakan salah satu dari 12 Tenaga Ahli yang baru saja dilantik. Selain Noe, Frank Alexander Hutapea juga turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 Tenaga Ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Brigjen Rico kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Bantah Isu Latar Belakang Keluarga

Rico menekankan bahwa proses seleksi para tenaga ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak keahlian yang relevan dengan kebutuhan strategis DPN.

Ia menampik anggapan bahwa pelantikan ini berkaitan dengan latar belakang keluarga Noe sebagai putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), maupun Frank Hutapea sebagai putra pengacara Hotman Paris.

“Pertimbangan meliputi kompetensi dan rekam jejak keahlian, tanpa dikaitkan dengan latar belakang keluarga, pandangan pribadi, maupun faktor non-institusional,” tegasnya.

Tugas utama para tenaga ahli ini nantinya adalah memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi kebijakan sesuai bidang keahlian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional dalam merumuskan strategi pertahanan negara.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menyatakan bahwa pelantikan 12 tenaga ahli ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kebijakan negara.

Ia berharap para tenaga ahli dapat menjadi tulang punggung intelektual (intellectual backbone) dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang kian kompleks.

“Dengan integritas, keahlian, dan perspektif kebangsaan yang kuat, para tenaga ahli diharapkan menjadi intellectual backbone dalam merumuskan arah pertahanan nasional yang kokoh, mandiri, dan relevan,” tulis Sjafrie.

Laporan: Severinus | Editor: Arya