KPK Bongkar Modus Akal-akalan Pita Cukai yang Picu Maraknya Rokok Ilegal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berdampak langsung pada maraknya peredaran rokok ilegal.

Lembaga antirasuah tersebut menemukan adanya penyimpangan sistematis dalam pengurusan pita cukai yang menjadi celah utama untuk merugikan keuangan negara.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa kejahatan di sektor kepabeanan ini memiliki benang merah dengan fenomena rokok ilegal di pasaran.

“Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya, benar,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Asep memaparkan bahwa salah satu modus operandi yang paling sering ditemukan penyidik adalah manipulasi penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis produksi rokok.

Para oknum dan pelaku usaha tersebut nekat menempelkan pita cukai peruntukan rokok buatan tangan (sigaret kretek tangan) pada produk rokok yang diproduksi secara masif menggunakan mesin.

Padahal, secara regulasi, kedua jenis pita cukai tersebut memiliki selisih nilai tarif pajak yang sangat jauh berbeda.

“Jadi, ada yang membeli cukai lebih rendah. Itu lebih banyak dibandingkan dengan cukai yang lebih tinggi harganya, seperti itu, sehingga negara dirugikan,” katanya menjelaskan skema kerugian negara.

Terbongkarnya modus korupsi cukai ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 lalu.

Dalam operasi senyap di lingkungan DJBC tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah pejabat teras dan pihak swasta, termasuk Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari pasca-OTT, KPK langsung menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Selain memanipulasi cukai rokok, para tersangka yang saat ini ditahan juga diduga kuat terlibat dalam pusaran korupsi perlindungan impor barang tiruan atau KW di wilayah pabean Indonesia.

Laporan: Severinus | Editor: Michael