KPK: Pilkada Lewat DPRD Punya Risiko Tindak Pidana Korupsi Lebih Tinggi

pranusa.id February 8, 2026

FOTO: KPK.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki risiko tindak pidana korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada langsung oleh rakyat.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD akan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite, yang berpotensi menyempitkan ruang pengawasan publik dan memperbesar peluang transaksi gelap.

“Artinya, pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang. Menurut kami, ini semakin besar risiko transaksi kekuasaannya,” ujar Setyo dikutip dari Antara, Sabtu (7/2/2026).

Setyo memperingatkan munculnya fenomena state capture corruption, di mana kebijakan publik nantinya bisa dikendalikan oleh kelompok tertentu karena kepala daerah merasa lebih berutang budi kepada anggota dewan yang memilihnya ketimbang kepada rakyat.

Kondisi ini dianalogikan sebagai piramida terbalik, di mana nasib jutaan rakyat ditentukan hanya oleh segelintir elite di ruang-ruang tertutup DPRD.

“Saya sampaikan di sini, selama monopoli dan diskresi itu tinggi sementara akuntabilitas rendah, maka korupsi akan terus berulang apa pun sistem pilkadanya,” tegasnya.

Pernyataan KPK ini muncul di tengah bergulirnya wacana evaluasi sistem pilkada langsung, yang salah satunya disuarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan alasan untuk mengurangi potensi perpecahan akibat kompetisi politik yang berlebihan.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…