Kupas Buku Kapitalisme Hijau, Warung Sastra Soroti Dampak Bisnis Ekstraktif dan Gaya Hidup Hijau

pranusa.id November 9, 2026

YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Komunitas Warung Sastra menggelar diskusi “Malam Buku” guna membedah dan mengupas karya terbaru karangan Nurani Sitanggang bertajuk “Kapitalisme Hijau” di Yogyakarta, Jumat (6/11/2026) malam.

Diskusi yang dipandu langsung oleh sang penulis ini menghadirkan Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Agung Wardhana, sebagai pembedah utama untuk mengkritisi pergeseran gaya hidup hijau dan dampak ekspansi bisnis ekstraktif di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Agung yang akrab disapa Igam menjelaskan bahwa konsep dasar kapitalisme selalu memegang prinsip bertumbuh atau mati (grow or die). Prinsip persaingan pasar tersebut memaksa pelaku industri terus melakukan akumulasi modal dan pengikisan bahan baku alam secara masif.

Ia membeberkan contoh nyata pada siklus pasokan bahan baku kayu pada bisnis furnitur skala besar milik keluarga Joko Widodo yang menuntut operasional tanpa henti sebagai konsekuensi persaingan kapital.

Selain itu, Igam menyoroti fenomena “Konsumsi Hijau” yang kerap dijadikan klaim pergeseran moral masyarakat dalam menjaga ekosistem. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik yang digadang-gadang ramah lingkungan justru memicu kerusakan ekologi serius di kawasan tambang nikel akibat pencemaran.

“Misalkan penggunaan mobil listrik diklaim sebagai langkah alternatif dalam mengurangi emisi dan menjaga lingkungan, padahal kenyataannya nikel yang menjadi bahan baku industri ini merusak sebagian lingkungan masyarakat karena pencemaran,” tegas Igam.

Buku tersebut turut mengulas realitas pola hidup hijau warga di Kota Yogyakarta—mulai dari pengelolaan lahan pertanian mandiri hingga penggunaan transportasi publik—yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya terbebas dari dampak krisis lingkungan sistemik.

Merespons pertanyaan peserta terkait posisi negara dalam pusaran industri ini, Igam menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki arah kebijakan ekologi yang jelas dan cenderung mengejar arus akumulasi modal semata.

“Posisi Indonesia tidak jelas, hanya mengikuti kemana uang mengalir. Pada akhirnya keuntungan yang diperoleh bukan untuk masyarakat melainkan kelompok oligarki. Indonesia hanya beralih dari satu krisis ke krisis yang lain,” pungkasnya.

Laporan: Angga R.N | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Toko Buku Bakung Sukses Gelar Grand Opening, Hadirkan Diskusi Kritis Soal Rezim Ekstraktif dan Bencana
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Toko Buku dan Seni Bakung merayakan pembukaan…
Soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Mensesneg: Presiden Tidak Menolak
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan…
Soal Dinamika Ijazah Hingga Wacana Pemakzulan, Gibran Tegaskan Hormati Aspirasi dan Kritik Masyarakat
JAKARTA, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak…
Wacana Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran Menguat, Istana Tegaskan Hormati Hak Konstitusional DPR
JAKARTA, PRANUSA.ID — Istana Kepresidenan menyatakan sikap menghormati wacana penggunaan…
Yusril Tegaskan Putusan MA Terkait Pembatalan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Bersifat Final
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan…