Wacana Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran Menguat, Istana Tegaskan Hormati Hak Konstitusional DPR

JAKARTA, PRANUSA.ID — Istana Kepresidenan menyatakan sikap menghormati wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI terkait polemik keabsahan syarat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri proses internal lembaga legislatif karena penggunaan hak interpelasi hingga HMP merupakan wewenang konstitusional DPR.

“Ya, kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menekankan bahwa dinamika politik yang berkembang di Senayan (termasuk mengemukanya bahasan pemakzulan) merupakan bagian dari mekanisme bernegara yang dijamin oleh undang-undang.

“Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapatan ya gitu. Nah, kami tentu saja menghormati,” tambahnya.

Sikap terbuka Istana tersebut mengemuka seiring bergeraknya penggalangan dukungan HMP di parlemen. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan sedikitnya 50 anggota dewan lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan usulan yang kini telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Menanggapi dokumen usulan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi penerimaan laporan penggalangan tanda tangan.

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa pemrosesan HMP wajib melalui koridor prosedur resmi kelembagaan. Pembahasan akan bergulir setelah pembukaan masa sidang mendatang melalui konsultasi fraksi serta komisi, sehingga pengumpulan tanda tangan awal belum serta-merta menjadi keputusan formal lembaga.

Laporan: Hendri | Editor: Arya