Toko Buku Bakung Sukses Gelar Grand Opening, Hadirkan Diskusi Kritis Soal Rezim Ekstraktif dan Bencana

YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Toko Buku dan Seni Bakung merayakan pembukaan resminya (Grand Opening) melalui gelaran diskusi publik bertajuk “Bakung Cerita: Rezim Bakar, Menyoal Logika Ekstraktif dan Bencana yang Hadir” di Colortones Koffie, Baciro, Yogyakarta, Minggu (8/11/2026).

Acara tersebut turut dimeriahkan dengan lokakarya, program diskon buku, serta jasa lukis wajah yang telah berlangsung sejak siang hari.

Diskusi yang dipandu oleh Uly dari Fight Inequality Alliance tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Risyad (mahasiswa UPN asal Aceh), Ivo Trias Juliano (Kalimantan Bersatu), dan Adi (Lingkar Keadilan Ruang).

Risyad mengawali diskusi dengan menyoroti bencana banjir yang rutin melanda kawasan Aceh, seperti di Gayo Lues, Pidie, dan Aceh Tamiang. Ia menegaskan bahwa musibah tersebut bukan murni faktor alam, melainkan akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit monokultur sejak awal tahun 2000-an serta kurangnya komitmen pemerintah dalam tindakan mitigasi.

“Kondisi ini diperburuk lagi dengan penanaman tumbuhan monokultur seperti batang kopi di daerah Gayo yang menggeser peran tanaman multikultur yang dapat menahan resapan air di wilayah lembahan. Dampaknya dapat kita lihat dan rasakan saat ini dengan bencana banjir yang selalu rutin terjadi,” ujar Risyad.

Sementara itu, perwakilan Kalimantan Bersatu, Ivo Trias Juliano, membeberkan fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat serta Palangkaraya. Ia mengkritik narasi yang sering menyudutkan tradisi lokal peladang berpindah, padahal akar krisis ekologi tersebut bermula dari proyek skala besar pembukaan lahan gambut sejak era Orde Baru serta alih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Masyarakat di sana diajak berpindah untuk membuka perkebunan sawit dan mulai meninggalkan kebiasaan membuka ladang. Namun ketika kebakaran itu terjadi, istilah ‘peladang’ yang dahulunya suka membuka ladang dijadikan kambing hitam bagi industri ekstraktif,” tegas Ivo.

Dari sudut pandang pengorganisasian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Adi dari Lingkar Keadilan Ruang mengkritisi obral izin dokumen tata ruang untuk proyek pariwisata mercusuar, pertambangan di Kulon Progo, serta penetapan wilayah geotermal di sekitar Gunung Merapi.

“Begitu mudahnya dokumen tata ruang dan pembangunan jangka panjang dikeluarkan oleh dinas terkait, berdampak pada pembangunan-pembangunan yang sifatnya serampangan tanpa mempedulikan dampak lingkungan serta masyarakatnya,” pungkas Adi.

Rangkaian pembukaan dan diskusi interaktif tersebut ditutup pada pukul 18.00 WIB dengan sesi tanya jawab peserta serta ramah tamah bersama.

Laporan: Angga R.N | Editor: Arya