Yusril Tegaskan Putusan MA Terkait Pembatalan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Bersifat Final

JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan mengikat.

Yusril membeberkan bahwa pembatalan dokumen tata usaha negara tersebut berlaku secara surut (ex tunc), yang berarti surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2019 lalu dinyatakan batal dan tidak sah sejak awal penerbitannya.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konsitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” tambahnya menguraikan implikasi hukum putusan kasasi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perkara TUN ini bermula dari gugatan warga bernama H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pertimbangannya, MA menilai substansi gugatan menyangkut kepentingan hukum publik yang luas sehingga perkara tetap diperiksa hingga tingkat kasasi.

Dalam sengketa tersebut, posisi Gibran bukan merupakan pihak tergugat utama maupun tergugat intervensi, sehingga Wapres secara formal tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Yusril juga memastikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperkirakan tidak akan menempuh upaya hukum luar biasa dan bersiap mengeksekusi amar putusan peradilan.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tutur Yusril.

Langkah eksekusi pencabutan surat keterangan oleh kementerian terkait secara otomatis akan membuat objek sengketa dalam gugatan terpisah yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi gugur.

Mengakhiri keterangannya, Menko Yusril menegaskan bahwa seluruh tindak lanjut hukum maupun politik pasca-putusan MA dan MK ini sepenuhnya diserahkan kepada keputusan pribadi Gibran Rakabuming Raka.

Laporan: Severinus | Editor: Arya