Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Ikut Pilkada Harus Mundur

pranusa.id March 29, 2024

Mendagri Tito Karnavian. (Kaltim Today)

PRANUSA.ID — Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024.

“Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada,” tegas Tito Karnavian pada rapat koordinasi melalui konferensi video (zoom meeting), dikutip dari Antara, Kamis (28/3).

Rapat koordinasi melalui konferensi video yang dilaksanakan itu bersama penjabat kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk diikuti Penjabat (Pj) Bupati Penanam Paser Utara Makmur Marbun di Provinsi Kalimantan Timur.

Penjaga kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, jelas Mendagri, tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.

“Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada,” tegasnya.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1). menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Rapat kerja digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna optimalisasi kinerja penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota, menyangkut isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pilkada, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak,” ujar Tito Karnavian.

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…