Menkeu Tambah DAU Rp7,66 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 Guru ASN

pranusa.id December 30, 2025

FOTO: Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI.

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengalokasikan tambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,66 triliun untuk mendukung pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di pemerintah daerah.

Kebijakan ini ditetapkan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh pembayaran komponen remunerasi tersebut dapat direalisasikan dengan lancar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025.

Penetapan tambahan anggaran tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah memperoleh dukungan pembiayaan yang diperuntukkan bagi guru ASN yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta belum menerima tambahan penghasilan yang layak untuk menutup kewajiban pembayaran THR dan gaji ke-13.

Secara rinci, penambahan DAU ini mengalokasikan sekitar Rp3,80 triliun untuk komponen tunjangan hari raya, sedangkan sekitar Rp3,86 triliun dialokasikan untuk pembayaran gaji ke-13.

Realokasi dana tersebut dirancang untuk mendorong pemda dapat memenuhi hak-hak guru ASN secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta membantu menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Kebijakan penambahan anggaran DAU ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk meratakan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.

Dengan jaminan tersedianya dana yang memadai, para guru ASN di daerah tidak hanya memperoleh hak finansialnya, tetapi juga mendapatkan kepastian pembayaran di tengah tekanan fiskal yang dialami banyak daerah.

Pemerintah daerah yang memperoleh tambahan DAU diminta untuk segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran sejumlah hak tersebut kepada guru ASN di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2025.

Realisasi ini diharapkan dapat selesai sebelum batas akhir pencairan dana yang direncanakan pada bulan Desember 2025

Laporan: Severinus | Editor: Kristoforus

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Sawah Warga Dile Tertimbun Proyek Jalan, Anggota DPRD Ende Yosafat Lima Ancam Gelar RDP
ENDE, PRANUSA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi Partai…
Jaga ‘Mata Air’ Kaderisasi, HMI Cabang Ende Gelar Basic Training LK 1 di Gedung Baznas
ENDE, PRANUSA.ID — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ende menggelar…
Rapor Hitam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Dalam Badai Krisis Nasional
OPINI, PRANUSA.ID— Sudah 2 tahun berselang kekuasaan korup ini memerintah.…
Persoalkan Etika dan Dokumen Pendidikan, Forum Guru Besar Indonesia Desak Gibran Mundur dari Wapres
JAKARTA, PRANUSA.ID — Ratusan akademisi yang tergabung dalam Forum Guru…
Komisi IV DPR Buka Opsi Masukkan Aturan Terorisme Ekologi Karhutla dalam Revisi UU Kehutanan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Parlemen menyambut positif wacana pemerintah yang ingin…