PAN ke Partai Ummat: Isu SARA Tak Boleh Masuk dalam Permainan Politik

PRANUSA.ID — Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa mengatakan bahwa saat ini bukan zamannya lagi untuk menakuti orang dengan isu politik identitas.

Hal itu disampaikannya menanggapi PAN yang bicara politik identitas soal Partai Ummat yang buka peluang mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal nyapres.

Menurut Tofa, banyak yang salah kaprah memandang politik identitas dan selalu mengaitkannya dengan isu radikalisme, terorisme bahkan intoleransi.

“Itu semua omong kosong, mau identitas wong cilik, identitas nasionalis, identitas religius, identitas agama. Bahkan mau ganti identitas pun boleh. Ada partai religius, nggak pede, lalu ganti identitas menjadi partai nasionalis. Padahal dulunya mereka hidup di partai religius, boleh. Tak ada yang melarang,” kata Tofa, Minggu (16/4).

Menanggapi pernyataan Jubir Partai Ummat tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan harus ada kejelasan makna politik identitas yang dimaksud.

“Jika ada partai politik mengkampanyekan politik identitas, ya terserah saja. Itu rumah tangga partai lain. Saya tidak mengurusi. Cuma perlu kejelasan tentang terminologi, konsep, dan perspektif dari politik identitas itu karena istilah politik identitas saat ini telah ditafsirkan secara beragam oleh publik sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (18/4/2023).

Menurutnya, politik identitas adalah cara berpolitik yang menggunakan, memanfaatkan, dan mengeksplorasi identitas berdasarkan suku, agama, ras/etnis, antar golongan masyarakat (SARA) sebagai alat politik dan dimasukkan ke dalam turbulensi politik untuk meningkatkan elektoral figur atau lembaga politik.

“Kalau identitas kartu tanda penduduk, identitas agama, alamat, ya itu tidak dalam konteks politik identitas yang berbasis SARA,” ujar Viva.

Ia pun menegaskan bahwa isu SARA tidak boleh dimasukkan ke permainan politik.

“Lebih baik dan bermanfaat bagi demokrasi dan kemajuan bangsa jika persoalan SARA tidak boleh dimasukkan ke dalam permainan politik,” terangnya.

Ia menilai pencegahan gerakan politik identitas bukan untuk membatasi hak politik rakyat. Lebih baik, menurutnya, jika kompetisi pemilihan umum diisi dengan perang ide dan gagasan untuk membangun peradaban Indonesia.

“Dari sisi kedaulatan pangan dari darat dan laut, konsep kemandirian ekonomi dan pemberdayaan UMKM, membangun teknologi modern, mendidik manusia yang unggul, cerdas dan berintegritas, dan topik-topik penting lainnya bagi bangsa. Harus disetop memainkan politik identitas untuk target pemenangan pemilu,” tegasnya. (*)

Penulis: Jessica C. Ivanny

Editor: Bagas R.