Pendaftaran HAKI Merk Demokrat Atas Nama SBY Kemungkinan Ditolak

pranusa.id April 11, 2021

Susilo Bambang Yudhoyono (Beritasatu.com)

PRANUSA.ID– Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris membenarkan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mendaftarkan Demokrat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Freddy mengatakan pihaknya kemungkinan menolak pendaftaran yang dilakukan oleh SBY karena memakai atas nama pribadi.

Kendati demikian, Freddy menyebut berkas pendaftaran Demokrat sebagai HAKI yang dilakukan oleh SBY masih diproses oleh pihaknya hingga saat ini. Kata Freddy, belum ada keputusan diterima atau ditolak.

“Kemungkinan ditolak karena nama pribadi,” kata Freddy lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com seperti dikutip Pranusa.id, Sabtu (10/4/2021). 

Sementara Kepala Bagian Humas Ditjen KI Kemenkumham, Irma Mariana mengatakan pihaknya memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk memeriksa berkas pendaftaran Demokrat sebagai HAKI yang dilakukan SBY tersebut.

Menurut Irma, saat ini pendaftaran tersebut masih dalam tahap publikasi dari 25 Maret sampai 25 Mei 2021.

“Setelah publikasi akan masuk ke tahap substantif atau pemeriksaan, tahap ini lah yang akan menentukan merek ini ditolak atau diterima. Proses pemeriksaan ini sendiri adalah 150 hari,” ucap Irma dilansir dari situs berita yang sama. 

Sementara itu, anggota Forum Pendiri Partai Demorkat Hencky Luntungan menjelaskan, Partai Demokrat sebenarnya sudah pernah terdaftar atas nama partai.

“Soalnya tahun 2007 sudah didaftarkan kekayaan intelektual atas nama partai, sekarang dia mau ubah lagi atas nama diri sendiri,” ujar Hencky kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Hencky menyebut, langkah SBY mendaftarkan partai atas nama pribadi sebagai upaya memutarbalikkan sejarah.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…