Pengusaha Disebut Minta Pemilu 2024 Diundur, Analis: Melanggar Konstitusi!

pranusa.id January 16, 2022

(Ilustrasi Pemilu: Prosumut.com)

PRANUSA.ID — Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melanggar konstitusi.

Untuk itu, ia menegaskan harus ada pergantian presiden dan wakil presiden dari hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) pada bulan Oktober 2024.

Hal itu disampaikannya menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024.

“Penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi karena mekanisme siklus 5 tahunan diatur dalam tata kelola perundang-undangan,” kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang tersebut, Minggu (16/1/2022).

Dilansir Liputan6.com, Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 sebenarnya tinggal menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, terkait harapan pengusaha agar Pemilu 2024 diundur ke 2027.

“Urusan tanggal pelaksanaan Pemilu sudah tinggal menunggu keputusan KPU,” kata dia kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…