PKS soal Luhut Somasi Haris Azhar: Secara Etika Tidak Sesuai Konstitusi

PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta. Kami rasa itu lebih dari fair,” kata Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi pada Sabtu (28/8/2022).

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai somasi tersebut secara etika tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

“Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi,” ungkap Ali Sera dalam keterangannya, Senin (30/8).

Menurutnya, pihak masyarakat melakukan pengawasan terhadap pejabat negara. Untuk itu, ia merasa lebih tepat jika masyarakat yang berhak melayangkan somasi kepada pejabat dan bukan malah sebaliknya.

“Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yang perlu diawasi,” ujar Ali Sera.

“Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati-hari serta tidak berbuat salah,” jelasnya.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.