Polemik Anggaran Makan Gratis, Habiburokhman Sarankan Adian Debat dengan Sesama Fraksi PDIP

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, memberikan respons menohok terkait polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyarankan agar perdebatan seputar program andalan pemerintah tersebut diselesaikan secara terbuka di ranah internal kelembagaan DPR RI.

Saran bernada kritik tersebut dilontarkan sebagai tanggapan atas tantangan debat terbuka yang sebelumnya dialamatkan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

Tantangan tersebut secara spesifik dilayangkan oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, yang secara vokal mempersoalkan porsi anggaran MBG di dalam APBN.

Menurut pandangan Habiburokhman, manuver politik Adian tersebut justru terasa salah sasaran karena perdebatan secara substansial seharusnya dialamatkan kepada Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, yang notabene merupakan rekan separtainya di PDIP.

“Daripada menantang debat Seskab Teddy, sebaiknya Adian menantang debat terlebih dahulu Buya Said Abdullah Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtainya. Atau akan lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri sebagai anggota DPR yang ikut menyetujui APBN,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu kembali mengingatkan publik bahwa pimpinan Banggar DPR secara resmi telah menyatakan persetujuannya atas alokasi anggaran program tersebut sejak awal mula perumusan.

“Kita tahu Buya Said Abdullah sudah menjelaskan bahwa anggaran MBG dibahas bersama sejak awal dan disetujui dalam APBN 2025 dan 2026. Seluruh fraksi, termasuk Adian Napitupulu, menyetujui APBN tersebut,” tegasnya.

Melihat realita hukum berupa persetujuan bersama di parlemen tersebut, Habiburokhman menilai bahwa polemik dan narasi penolakan yang mencuat belakangan ini sangat tidak beralasan.

Mekanisme penyusunan dan penganggaran di Senayan diklaim telah berjalan sesuai dengan koridor konstitusional serta disepakati secara kolektif oleh seluruh fraksi yang ada tanpa terkecuali.

“Nilai seorang politisi itu ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung lalu membabi buta menyerang kebijakan yang sebelumnya ikut disetujui,” katanya.

Terkait substansi polemiknya, ia juga turut memberikan penjelasan logis mengenai alasan pembebanan pos anggaran program MBG yang disisipkan ke dalam ruang lingkup pendidikan nasional.

Pembebanan tersebut dinilai memiliki landasan moral dan teknis yang sangat kuat lantaran kelompok penerima manfaat utama dari program ini adalah para siswa sekolah.

“Masuknya MBG dalam anggaran pendidikan punya alasan yang jelas. Penerimanya adalah siswa. Dan tidak ada alokasi yang lebih penting yang dihapus. Yang dilakukan justru menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dan rawan korupsi,” ungkapnya.

Sebagai konklusi penutup, Habiburokhman mengajak seluruh elemen anggota di Senayan untuk menyudahi perdebatan prosedural dan mulai berfokus pada tahapan eksekusi program secara nyata di lapangan.

Langkah pengawasan dewan dinilai jauh lebih krusial saat ini untuk memastikan jalannya implementasi kebijakan distribusi makanan bergizi tersebut tepat sasaran dan terhindar dari potensi kebocoran.

“Persetujuan anggaran itu sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama adalah mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. MBG adalah program yang sangat berguna bagi anak-anak kita,” pungkasnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Arya