Polemik Bansos, Anies Baswedan : Kita yang di Lapangan Lebih Tahu

PRANUSA.ID- Berkesempatan hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan memberikan klarifikasi soal sindiran bantuan sosial (bansos) yang dilontarkan oleh tiga menteri Presiden Jokowi terhadap dirinya.

Ketiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Anies menjelaskan alasan memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

“Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi.”

Anies pun mengatakan bahwa akan ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

“Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar,” ungkapnya.

Anies sendiri mengungkapkan bahwa bansos ini sejatinya merupakan kesepakatan bersama.

“Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor (rapat koordinasi) dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tanggal 9 itu, ia telah melaporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai tanggal 9 membagikan bansos kepada keluarga-keluarga. Bansos itu diberikan sebelum bantuan pemerintah pusat dimulai dalam rangka memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta.

Menurutnya, polemik pun muncul mana kala Menteri Sosial, Juliari Batu Bara mempertanyakan bansos dobel.

“Muncul polemik, muncul ‘kok dobel’ kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?” ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan memang tidak ada bantuan per orang.

“Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu,” tegasnya.

Anies menuturkan, Kementerian Sosialpun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

“Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang.”

“Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga,” ucapnya.

Selain itu, Anies menegaskan membantah ada ada bantuan double dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi.”

Bansos dari pemerintah daerah merupakan kebutuhan pokok yang diberikan lebih dulu. Sehingga, saat pemerintah pusat memberikan bantuannya, bisa meneruskan bansos yang diberikan sebelumnya dan sudah habis dikonsumsi.

“Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23,” jelasnya.

(Kris/Pranusa)