PUSKOD FH UKI Dorong Pelibatan Generasi Muda Papua Benahi Pendidikan | Pranusa.ID

PUSKOD FH UKI Dorong Pelibatan Generasi Muda Papua Benahi Pendidikan


Ketua PUSKOD FH UKI, Teras Narang

Jakarta, 29 Juli 2021- Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) meminta agar pemerintah melibatkan generasi muda Papua dalam merancang arah pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pelibatan mereka dalam membenahi Pendidikan dinilai perlu, terlebih banyak dari generasi muda Papua yang telah mengenyam Pendidikan yang baik di dalam maupun luar negeri.

Masih menantangnya isu Pendidikan di Papua saat ini, menjadi sorotan dalam webinar yang digelar oleh PUSKOD FH UKI digelar, Kamis (20/7/2021). PUSKOD FH UKI melihat tantangan berat dihadapi oleh seluruh pihak dalam menghadirkan Pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dalam hal ini, wilayah Papua menghadapi situasi yang lebih rumit akibat berbagai faktor. Di antaranya karena faktor geografis, buruknya infrastruktur, sejarah, hingga kebijakan politik keamanan yang tidak mudah.

“Kebijakan dialogal mesti didorong dengan melibatkan lebih banyak pihak yang berkompeten dan berkepentingan, terlebih akademisi dan generasi muda Papua yang sudah terlebih dahulu mendapatkan kesempatan Pendidikan di dalam dan luar negeri” ujar Teras Narang, Ketua PUSKOD FH UKI.

Teras menyebut generasi muda terdidik mesti diberi ruang lebih dalam dan luas merumuskan masa depan mereka di Papua dan Indonesia pada umumnya. Generasi yang melek digital dan telah membentuk diri dalam pergaulan luas ini disebut sebagai penentu kesuksesan pemerintah dalam memajukan Pendidikan di tanah Papua.

Pelibatan generasi muda dalam ruang-ruang perencanaan dan eksekusi kebijakan di Papua diharapkan semakin signifikan. Lebih jauh mendorong mereka agar dapat menjadi pendidik di Papua. Ini dinilai sangat penting untuk menggerakkan kesadaran membangun Papua oleh generasi muda.

“Ini sama pentingnya dengan merancang kolaborasi baik dengan pemimpin daerah di Papua yang juga harus lebih giat bersatu merumuskan kebijakan terbaik untuk Pendidikan di Papua” ujarnya.

Teras mengaku peran kaum muda diharapkan dapat mengatasi banyak tantangan Pendidikan. Terlebih mengakhiri konflik berkepanjangan yang turut memperburuk kondisi Pendidikan di wilayah tersebut.

Teras pun berharap agar seluruh elemen pemerintah baik pusat dan daerah dapat berkolaborasi agar konflik kepentingan dan kekuasaan ditanggalkan.

“Sudah saatnya pandangan miring hingga kebijakan yang memarginalkan dibuang. Stigma tertinggal bagi Papua mesti diubah karena faktanya yang tertinggal bukan Papua, melainkan kebijakan afirmatif pemerintah sendiri atas Papua” ujarnya.

Teras pun pun berharap sektor Pendidikan bisa menjadi solusi bagi beragam persoalan yang terjadi di Papua. Hal itu pula yang membuat pihaknya mendorong agar generasi muda Papua yang terdidik juga mau kembali menjadi pendidik di Papua.

Wakil Daerah Kalteng dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu tersebut pun menyitir sejarah Jepang pasca ditaklukkan oleh sekutu lewat bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang disebut berhasil bangkit dari keterpurukan setelah Kaisar Hirohito meminta pada para Jenderalnya untuk mengumpulkan para guru dan membangun kembali negara itu lewat peran para guru. Lebih jauh, Sukarno selaku pendiri bangsa pun pernah mengingatkan pentingnya Pendidikan.

“Pendidikan adalah cermin kehidupan sebuah bangsa, ujar Bung Karno” kutipnya.

Paradoks Kekayaan Alam dan Kemiskinan Sumber Daya Manusia

Dalam kesempatan yang sama, Manuel Kaisiepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong turut mengungkap paradoks di Papua. Di Satu sisi Papua menurutnya kaya sumber daya alam tapi penduduk hidup dalam kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia pun rendah. Hal ini menurutnya juga terjadi di sektor Pendidikan.

Berbagai kebijakan dan regulasi pun menurutnya telah diambil, termasuk lewat kebijakan Otonomi Khusus, termasuk demi mengejar ketertinggalan di bidang Pendidikan. Namun persoalan menurutnya muncul dalam persoalan tata Kelola.

“Letak persoalan kita telusuri dari tata kelolanya. Ada beberapa hal persoalan pokok yang perlu dibenahi” ujarnya.

Manuel pun mengusulkan agar bersama pemangku kepentingan, agar disusun peta jalan pengembangan Pendidikan di Papua. Termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan guru baik secara kuantitas terlebih kualitasnya.

“Kualitas murid sangat tergantung dari kualitas guru. Karena itu Pendidikan guru yang baik itu penting”

Senada dengan itu, Vince Tebay yang merupakan akademisi Universitas Cenderawasih mengungkapkan realita tertinggalnya Pendidikan di Indonesia Timur dibanding tim wilayah Indonesia Barat. Hal ini juga membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua menjadi tertinggal.

“Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) kondisi IPM disebut Papua Barat dan Papua memiliki paling rendah di seluruh provinsi. Kalau juara pasti kita juara 1 dan dua dari belakang” ungkapnya.

Kondisi ini menurutnya tidak banyak berubah dalam beberapa tahun ini. Menunjukkan bahwa keseriusan pembangunan Papua secara holistik belum berhasil diwujudkan sesuai standar yang diharapkan. Ia pun menyoroti harapan hidup yang sangat rendah di Papua, sementara kekayaan alamnya melimpah ruah.

Terkait ketersediaan guru pun menurutnya jadi kendala. Rasio guru dan murid yang tidak berimbang disebut jadi kendala dalam mengejar ketertinggalan. Kondisi yang sama menurutnya terjadi di lembaga Pendidikan tempatnya berkarya. Selain itu terjadinya pemekaran pun menurutnya turut membuat banyak tenaga pendidik beralih menjadi birokrat.

Pihaknya pun mengungkapkan bahwa setidaknya di Papua ada banyak lulusan sekolah menengah yang tidak dapat lanjut ke Pendidikan tinggi. Keluarga mereka disebut tidak memiliki kemampuan mendukung biaya Pendidikan. Akibatnya terjadi persoalan sosial lain berupa pengangguran yang berujung pada penyakit sosial.

Dalam penutupnya, Teras pun berharap, bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk generasi muda, persoalan Pendidikan di Papua dapat diurai. Terlebih agar ada akselerasi pembangunan sektor Pendidikan yang akan menentukan banyak sektor lain yang selama ini menjadi masalah besar di Papua.

Berita Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Top