Ramainya, Ketika Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda Surati Camat Pakai Lambang Garuda
Ekonom Indonesia, Rizal Ramli, melemparkan kekesalannya di jagad Twitter terkait kabar adanya staf khusus Presiden yang memakai kop surat lembaga negara untuk meminta dukungan terhadap perusahan yang didirikannya dalam menangani Covid-19 di desa.
Pihaknya pun mengecam langkah tersebut yang dinilai tak patut.
“Stafsus muda2 sudah abusive, tidak tahu malu!” cuit Rizal pada Selasa (14/04) di akun twitternya @ramlirizal.
Rizal pun menuding langkah tersebut tak beretika dan tak tidak sensitif terhadap larangan conflict of interest. Ia pun mempertanyakan darimana staf khusus tersebut belajar.
Rizal tak sendiri. Bahkan Denny Siregar, pegiat sosmed yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo, turut berkomentar. Pihaknya pun meminta Andi tak mencampuradukkan kepentingan negara dan perusahaannya.
Lewat akun Twitternya @dennysiregar7, pihaknya pun menyampaikan kejengkelan karena pemakaian kop surat Sekretariat Kabinet itu mencoreng nama Presiden.
“Gak usah sok2an pake kop surat kabinet. Elu itu mencoreng nama Presiden lu, tau gak ??” tudingnya.
Jagad sosmed pun ramai. Ini bermula dari foto sepucuk surat dari Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, kepada Camat di beberapa daerah itu, menyebar cepat. Surat itu permohonan dukungan dan kerjasama PT Amartha Mikro Fintek, untuk menjadi relawan COVID-19 di desa-desa.
Andi yang merupakan pemimpin perusahaan Amartha menjadi buah bibir, setelah disorot oleh netizen. Terlebih karena surat yang memakai kop dengan lambang Garuda dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, sarat dengan kepentingan pribadi dan tidak tepat.
Andi mengaku, pihaknya mengirim surat tersebut sebagai niat baik berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 di desa. Sayangnya, respon publik tidak simpatik. Andi pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan menarik kembali surat tersebut.
“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya pada media.
Andi mengaku motif dibalik surat itu tak lebih dari keinginannya bersama perusahaannya untuk turut serta dalam program yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk kepentingan pencegahan virus di desa.
“Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa” dalihnya.
Andi mengaku bahwa dukungan tersebut bersifat kemanusiaan dan memanfaatkan donasi publik serta dana dari perusahaannya sendiri. Pertanggungjawabannya pun diklaim akan transparan dan akuntabel.
“Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD,” jelas Andi.
Andi dalam surat itu sendiri memang menyambut baik komitmen Amartha dan timnya, untuk turut serta memberikan edukasi ke desa terkait virus Covid-19. Amartha dalam surat itu disebut juga menyatakan komitmen melakukan pendataan kebutuhan Alat Perlindungan Diri di Puskesmas yang ada di desa dan mengupayakannya lewat jalur donasi. Komitmen ini secara khusus disebut untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
Niat baik kadung berujung riuh. Banyak netizen yang menganggap tindakan mengirim surat memakai kop lembaga negara dan menyertakan perusahaan sendiri, tidak patut dilakukan. Pelajaran berharga bagi mereka yang bekerja di lembaga negara.
