Resah dengan Napi Asimilasi, Yasonna Digugat ke Pengadilan

pranusa.id April 27, 2020

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

PRANUSA.ID — Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly yang melakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi digugat sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil.

Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (23/4/2020) lalu.

Gugatan tersebut terjadi karena kebijakan Yasonna dinilai telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di saat pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurut Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 Boyamin Saiman, tujuan dari pengajuan gugatan tersebut sendiri adalah mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.

“Kami mewakili kepentingan masyarakat yang justru harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta bahkan keluar biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang,” kata Boyamin dilansir Jawapos.com, Minggu (26/4/2020).

Meski didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Boyamin meyakini gugatan tersebut akan berlaku di seluruh Indonesia. Dalam gugatannya, ia meminta napi asimilasi ditarik kembali.

Menurut Boyamin, Kemenkumham terlihat tidak meneliti secara mendalam sebelum memberikan asimilasi kepada napi. Padahal, jika hendak menerapkan kebijakan asimilasi, maka Menteri Yasonna harus melakukan seleksi dan psikotest secara ketat. 

“Jadi yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan napi mendapat asimilasi,” ungkap dia.

Boyamin juga menyoroti  masalah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap napi. Seharusnya, mereka yang berstatus napi tetap perlu pembinaan dan pengawasan yang merupakan tanggungjawab Kemenkumham. Namun, Yasonna sendiri tidak memberikan pengawasan secara ketat setelah napi keluar dari Lapas.

“Tidak melakukan pengawasan dan pembinaan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum,” pungkas dia.

Hingga saat ini, Menkumham Yasonna Laoly belum mengonfirmasi gugatan yang dilayangkan sejumlah aktivis hukum. (*)

Penulis: Jessica Cornelia

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…