
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai bahwa setiap tokoh, baik yang berasal dari internal partai maupun jalur non-partai, tetap perlu mengikuti proses pendidikan politik apabila hendak maju sebagai calon presiden atau wakil presiden guna merespons usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Maka, dalam konteks kandidat pejabat publik yang akan ikut dalam kontestasi pemilu, apalagi yang berasal dari parpol yang punya fungsi sebagai sumber rekrutmen kader, maka mengikuti kaderisasi menjadi penting, hanya saja, untuk capres bisa berasal dari luar partai, maka, mewajibkan kandidat untuk ikut kaderisasi terlebih dahulu rasanya tidak mudah, namun, publik seharusnya bisa melihat kapasitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya,” jelas Ganjar kepada wartawan pada Kamis (23/4/2026).
Mantan kandidat presiden pada pemilihan umum 2024 tersebut menyadari bahwa penerapan syarat wajib itu akan menemui hambatan di lapangan lantaran tidak seluruh organisasi politik memiliki kemampuan mumpuni dalam menyiapkan calon pimpinannya sendiri, sehingga masyarakat harus jeli menilai figur alternatif.
“Kalau dia bukan kader partai, atau tidak mau berpartai maka syarat itu tidak akan bisa terlaksana, namun seharusnya publik cukup bisa menilai dari pendidikannya, pengalamannya, rekam jejaknya, tidak semua partai bisa menyiapkan kadernya untuk maju sebagai calon,” sambung Ganjar.
Sebagai bentuk komitmen mencetak pemimpin bangsa yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Partai Politik terkait alokasi 60 persen dana untuk pendidikan politik, PDIP sendiri mengklaim telah konsisten menjalankan program kaderisasi berjenjang dari level pratama, madya, utama, hingga guru kader melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan sejak tahun 2003.
“Bahkan, pada saat itu, dibikin kursus kader khusus perempuan, sampai hari ini kita punya sekolah partai yang ada di Lenteng Agung,” pungkasnya.
Laporan: Hendri | Editor: Michael