Revisi UU KPK Lindungi Mereka yang Berkuasa?

pranusa.id September 20, 2019

Sidang DPR RI

 

Pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu tergesa-gesa. Menurut Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), “Ketergesaan pemerintah dan politisi dalam merevisi UU KPK lebih terlihat sebagai ekspresi pembentengan diri dari kejaran KPK”.

Hal ini dikonfirmasi dengan ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahwari sebagai tersangka korupsi yang terjadi tepat sehari setelah pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu Rabu (18/9/2019). Ini juga yang semakin membuktikan bahwa eksekutif maupun legislatif tidak sedang berupaya mencegah korupsi, tetapi membuat benteng yang mempertahankan dan melindungi diri dari sasaran penindakan oleh KPK atas korupsi yang telah terjadi.

“Koruptor sedang ingin menikmati hidup, maka mengerdilkan KPK jadi relevan agar mencegah signifikan bahaya penangkapan atau penetapan tersangka yang muncul dari KPK di waktu yang tak terduga,” ujar Lucius.

Padahal, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, pemerintah dan DPR memiliki andil yang sangat besar agar praktik korupsi dapat diminimalkan. Selain itu, hal paling penting lainnya, menurut Lucius, harus ada kesadaran bahwa maraknya praktik korupsi di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK saja.

Lucius berkata, “Jika DPR dan pemerintah lain-lain dengan good governance itu, seperti apa pun kewenangan KPK memang tak akan terlihat berdampak signifikan”.

Kendati Imam Nahwari dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018 tepat satu hari setelah revisi UU KPK dan menuai banyak pro dan kontra, DPR tetap mengesahkan revisi UU KPK tersebut.

 

Penulis : Cornelia

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…